Pendahuluan
Penilaian teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar serangkaian tahapan administratif yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan formal, melainkan merupakan elemen fundamental yang menentukan kelayakan penyedia jasa dalam melaksanakan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, serta standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek mulai dari pendekatan metodologi, kualitas sumber daya manusia, pengalaman kerja sejenis, kemampuan manajerial, hingga inovasi yang ditawarkan oleh peserta tender. Karena sifatnya yang sangat menentukan arah keputusan akhir dan berdampak langsung pada keberhasilan atau kegagalan proyek, maka setiap keputusan yang dihasilkan dari tahapan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari peserta yang tidak lolos seleksi teknis. Ketidakpuasan tersebut kemudian dapat bermuara pada pengajuan sanggahan teknis yang apabila tidak ditangani secara serius dan tepat dapat menimbulkan dampak sistemik seperti tertundanya pelaksanaan kontrak, meningkatnya ketegangan antara panitia dan penyedia, hingga munculnya isu hukum yang merusak reputasi institusi pengadaan itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan panitia dalam menangani sanggahan teknis secara sistematis, terbuka, dan berbasis data adalah prasyarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
1. Definisi dan Jenis Sanggahan Teknis
Sanggahan teknis dalam konteks pengadaan merupakan sebuah mekanisme formal yang memberikan ruang kepada peserta tender untuk mengajukan keberatan atau koreksi atas keputusan panitia yang dirasa tidak adil, tidak akurat, atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Keberatan ini secara khusus berkaitan dengan aspek teknis, yakni penilaian terhadap kualitas, kecakapan, dan kesesuaian proposal peserta dengan persyaratan teknis proyek. Jenis sanggahan teknis sangat beragam dan perlu dipahami secara rinci agar panitia dapat meresponsnya secara tepat.
- Pertama, sanggahan yang muncul akibat kriteria teknis yang tidak jelas, yaitu ketika peserta merasa bahwa indikator evaluasi terlalu umum, multitafsir, atau bahkan tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen pemilihan, sehingga keputusan panitia dianggap subjektif.
- Kedua, sanggahan terhadap prosedur evaluasi, di mana peserta menilai bahwa tahapan evaluasi teknis dilakukan secara tidak konsisten atau melenceng dari prosedur yang ditetapkan, misalnya adanya keterlibatan pihak yang tidak berwenang, perubahan kriteria selama proses, atau inkonsistensi antara dokumen dan praktik.
- Ketiga, terdapat sanggahan terhadap hasil penilaian atau skor, yaitu ketika peserta merasa nilai yang mereka peroleh tidak mencerminkan isi proposal yang telah disusun, terutama bila telah melampirkan studi kasus, uji lapangan, atau bukti empiris yang kuat.
- Keempat, peserta juga dapat mengajukan sanggahan atas potensi konflik kepentingan, seperti dugaan adanya hubungan kedekatan antara panitia dengan peserta tertentu yang lolos evaluasi teknis.
- Kelima, adalah sanggahan terkait interpretasi atas dokumentasi, di mana peserta merasa dokumen mereka dinyatakan tidak sah padahal secara format dan isi sudah sesuai. Memahami klasifikasi sanggahan ini sangat penting agar panitia dapat melakukan klarifikasi yang akurat dan responsif.
2. Dasar Regulasi dan Batas Waktu Pengajuan
Penanganan sanggahan teknis tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan kebijakan internal masing-masing panitia, melainkan harus mengacu pada regulasi yang sah dan bersifat mengikat untuk menjamin kesetaraan hak bagi semua peserta tender. Dasar hukum utama dalam konteks ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan berbagai peraturan turunannya yang secara teknis menjabarkan mekanisme sanggahan.
Regulasi ini secara eksplisit mengatur batas waktu pengajuan sanggahan, di mana peserta hanya diperbolehkan mengajukan sanggahan dalam jangka waktu tertentu setelah pengumuman hasil evaluasi teknis, biasanya selama tiga hari kerja. Batas waktu ini bersifat ketat dan apabila terlewati, maka panitia tidak lagi berkewajiban untuk memproses sanggahan tersebut.
Selain itu, regulasi juga mensyaratkan bahwa sanggahan harus diajukan dalam format tertulis dan formal, yang mencakup identitas lengkap penyedia, uraian permasalahan, poin-poin keberatan yang spesifik, serta bukti-bukti pendukung yang relevan. Penyerahan sanggahan juga wajib dilakukan melalui saluran resmi, seperti sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah (SPSE) atau secara fisik melalui unit pelayanan sanggahan. Seluruh dokumen yang masuk harus dicatat dan diberikan tanda terima resmi.
Penting pula dicatat bahwa regulasi menetapkan bahwa tim khusus harus dibentuk untuk menangani sanggahan tersebut, dan harus terdiri dari personel yang tidak terlibat langsung dalam evaluasi teknis semula, guna menghindari benturan kepentingan. Dengan mematuhi struktur hukum ini, proses klarifikasi menjadi lebih sah, transparan, dan terlindung dari gugatan hukum lanjutan.
3. Tahapan Penanganan Sanggahan Teknis
Untuk memastikan bahwa sanggahan teknis diproses secara profesional, adil, dan berbasis data, maka panitia pengadaan perlu mengikuti tahapan penanganan yang telah disusun secara sistematis.
- Tahap pertama adalah penerimaan dan verifikasi awal, di mana dokumen sanggahan yang masuk harus dicatat secara rinci, termasuk waktu, identitas pengirim, dan substansi sanggahan, serta diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya. Bila tidak memenuhi syarat formal, maka sanggahan dapat langsung ditolak dengan alasan administratif.
- Tahap kedua adalah pembentukan tim klarifikasi, yaitu tim independen yang tidak terlibat dalam evaluasi awal, dan terdiri dari berbagai unsur termasuk unit pengadaan, pengawas internal, serta evaluator teknis yang netral.
- Tahap ketiga adalah analisis mendalam terhadap dokumen, di mana tim klarifikasi harus melakukan pembandingan antara isi proposal, dokumen hasil evaluasi, dan substansi sanggahan. Proses ini harus mengacu pada kriteria teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan, serta passing grade yang berlaku.
- Tahap keempat adalah rapat klarifikasi internal, di mana seluruh anggota tim melakukan diskusi tertutup untuk menelaah satu per satu argumen peserta dan memverifikasi kevalidan data yang diajukan.
- Tahap kelima, yaitu klarifikasi langsung dengan peserta, melalui undangan resmi agar peserta dapat menyampaikan argumen dan menjawab pertanyaan panitia secara langsung. Proses ini harus direkam atau dicatat dalam notulen resmi untuk dokumentasi.
- Tahap keenam adalah pengambilan keputusan, di mana tim menyimpulkan apakah sanggahan ditolak, diterima sebagian, atau diterima sepenuhnya yang berimplikasi pada perubahan skor, evaluasi ulang, atau bahkan pembatalan tender. Keputusan ini kemudian diumumkan secara resmi di SPSE atau saluran resmi lainnya disertai alasan tertulis yang transparan.
- Terakhir, seluruh dokumen, bukti, dan notulen harus disimpan secara sistematis sebagai bagian dari audit trail, yang akan sangat penting jika terjadi pemeriksaan oleh inspektorat, BPK, atau lembaga pengawas lainnya.
Tahapan ini memastikan bahwa setiap sanggahan ditangani dengan adil dan mendasarkan pada evidence-based assessment.
4. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan
Penanganan sanggahan teknis dalam proses pengadaan barang/jasa bukanlah tugas yang dapat dipikul oleh satu pihak saja, melainkan merupakan hasil dari orkestrasi tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, masing-masing dengan peran strategis yang saling melengkapi. Tanpa sinergi dan koordinasi antar-entitas yang terlibat, proses sanggahan berpotensi menjadi buntu, tidak objektif, atau bahkan menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk menguraikan secara mendalam peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam ekosistem penanganan sanggahan teknis agar tercipta mekanisme yang adil, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
4.1 Evaluator Teknis
Evaluator teknis merupakan pihak yang paling pertama menjadi sorotan ketika terjadi sanggahan atas penilaian teknis. Mereka adalah individu atau tim yang bertanggung jawab secara substansial dalam memberikan skor atau bobot terhadap penawaran teknis peserta berdasarkan dokumen dan data dukung yang disampaikan. Dalam konteks sanggahan, peran evaluator tidak berhenti pada tahapan evaluasi semata, melainkan justru menjadi semakin krusial ketika diminta untuk memberikan klarifikasi atas keputusan yang telah diambil. Evaluator wajib mampu menjelaskan secara rinci dasar pertimbangan penilaian yang diberikan, termasuk menunjukkan referensi evaluasi yang digunakan, parameter penilaian yang berlaku, dan bukti pendukung yang melandasi skor yang diberikan kepada setiap item teknis. Evaluator juga harus bersikap terbuka terhadap masukan baru, dan bila terbukti ada kesalahan dalam menilai karena informasi yang sebelumnya tidak terbaca dengan benar atau terjadi kekeliruan administratif, maka mereka harus bersedia merevisi hasil penilaian tersebut dengan semangat profesionalisme dan objektivitas.
Lebih dari itu, evaluator dituntut memiliki integritas tinggi, menghindari konflik kepentingan, serta mampu menjaga konsistensi antara evaluasi yang dilakukan dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Evaluator yang baik tidak bersikap defensif secara berlebihan ketika sanggahan diajukan, melainkan menjadikan momen tersebut sebagai ruang refleksi untuk memastikan bahwa proses evaluasi telah dilakukan seadil dan setransparan mungkin.
4.2 Panitia Pengadaan
Panitia pengadaan (sering juga disebut Pokja Pemilihan) memegang peran sentral sebagai koordinator dalam keseluruhan proses pengadaan, termasuk dalam menangani sanggahan. Tugas utama mereka dalam konteks ini adalah memfasilitasi jalannya proses sanggah dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas, serta memastikan bahwa hak peserta untuk menyampaikan keberatan benar-benar dihormati. Panitia harus menyediakan forum atau mekanisme klarifikasi yang netral, memberikan ruang kepada evaluator teknis untuk menjelaskan hasil penilaiannya, dan menampung seluruh dokumen pembanding serta argumentasi dari pihak yang menyampaikan sanggahan.
Panitia juga bertanggung jawab menyusun berita acara sanggah yang mendokumentasikan setiap tahap klarifikasi secara sistematis, termasuk jawaban atas sanggahan dan keputusan akhirnya. Mereka wajib memberikan tanggapan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh regulasi, biasanya maksimal 5 hari kerja sejak sanggahan diterima. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, panitia harus menunjukkan netralitas mutlak dan menjauhkan diri dari tekanan internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Tidak kalah penting, panitia juga harus memastikan bahwa proses ini berjalan dengan tetap menjunjung prinsip keterbukaan informasi, namun tetap melindungi data sensitif dari penyedia lain sesuai asas kerahasiaan.
4.3 Peserta Tender
Peserta tender yang mengajukan sanggahan juga memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tidak kalah penting dalam menjaga kredibilitas proses pengadaan. Sanggahan harus diajukan dengan itikad baik, bukan sebagai taktik penundaan, sabotase, atau bentuk tekanan terhadap panitia pengadaan. Peserta wajib menyertakan dokumen dan bukti pendukung yang relevan untuk memperkuat argumen mereka, bukan sekadar menyampaikan keberatan secara emosional atau tanpa landasan rasional. Mereka harus memahami bahwa hak untuk mengajukan sanggah adalah bagian dari upaya menegakkan akuntabilitas, bukan sarana untuk menggugat tanpa dasar.
Dalam menyampaikan sanggahan, peserta diharapkan bersikap profesional, menghormati proses klarifikasi, dan bersedia menerima keputusan akhir yang dikeluarkan oleh panitia dengan legawa, asalkan proses penanganannya dilakukan secara adil dan terbuka. Peserta yang menyampaikan sanggahan dengan argumentasi yang kuat dan berdasar justru berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sistem pengadaan secara keseluruhan, karena mendorong evaluasi dilakukan dengan lebih teliti dan akurat.
4.4 Pengawas Internal (APIP/Inspektorat)
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat internal lembaga berperan sebagai pihak yang menjamin bahwa seluruh proses penanganan sanggahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan internal, serta prinsip-prinsip good governance. Mereka dapat melakukan review proses jika diperlukan, mengevaluasi apakah klarifikasi dilakukan dengan cukup mendalam, dan memeriksa apakah panitia telah bersikap objektif dan tidak berpihak. Fungsi pengawasan ini sangat penting terutama dalam konteks sanggahan yang menimbulkan konsekuensi besar, seperti evaluasi ulang, pembatalan tender, atau potensi kerugian negara.
APIP juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistemik terhadap mekanisme evaluasi dan penanganan sanggah ke depan, terutama bila dalam proses ditemukan adanya pola kesalahan yang berulang atau kelemahan prosedural yang berisiko menimbulkan kerugian. Dalam beberapa kasus tertentu, APIP bahkan diminta untuk mendampingi proses klarifikasi sebagai pihak independen guna memastikan bahwa setiap keberatan ditangani dengan tepat, profesional, dan adil.
4.5 Pimpinan Unit Kerja
Pimpinan unit kerja, seperti Kepala Dinas, Kepala ULP/UKPBJ, atau pejabat struktural setingkat lainnya, memiliki peran strategis terutama ketika sanggahan masuk ke wilayah kebijakan atau keputusan substantif yang berdampak luas. Misalnya, jika sanggahan menyebabkan perlunya evaluasi ulang atau bahkan pembatalan tender, keputusan tersebut biasanya memerlukan persetujuan pimpinan mengingat dampaknya terhadap anggaran, waktu pelaksanaan proyek, dan reputasi instansi. Dalam konteks ini, pimpinan unit kerja harus mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek teknis, administratif, hukum, dan politis secara seimbang.
Lebih dari sekadar pemberi izin, pimpinan juga harus memastikan bahwa unit di bawahnya bekerja dengan standar integritas yang tinggi, tidak melakukan intervensi yang melemahkan independensi panitia, dan menciptakan budaya organisasi yang terbuka terhadap koreksi serta perbaikan proses. Dalam beberapa kasus, pimpinan juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil sanggahan dengan pembinaan, penyesuaian SOP, atau tindakan disipliner jika ditemukan pelanggaran dalam proses evaluasi teknis.
4.6 Kolaborasi yang Terstruktur dan Berintegritas
Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan proporsional sesuai perannya masing-masing, proses penanganan sanggahan akan memiliki landasan yang kokoh dan tidak mudah diganggu oleh kepentingan yang bersifat destruktif. Kolaborasi yang dibangun harus bersifat struktural—artinya didukung oleh mekanisme kerja yang jelas, batas waktu yang ketat, dan prosedur komunikasi yang terdokumentasi. Namun yang tak kalah penting, kolaborasi ini juga harus bersifat integratif, yaitu menyatukan semangat keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahapnya.
Setiap pemangku kepentingan harus menyadari bahwa keberhasilan dalam menangani sanggahan teknis tidak diukur semata-mata dari berapa cepat sanggahan direspons, tetapi juga dari seberapa adil dan transparan proses tersebut dijalankan. Dengan prinsip tersebut, sistem pengadaan dapat menjelma menjadi arena yang benar-benar menjunjung kualitas, integritas, dan akuntabilitas—bukan sekadar arena persaingan administratif yang kaku.
5. Studi Kasus Penanganan Sanggahan Teknis
Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana proses penanganan sanggahan teknis dijalankan dalam praktik, dapat disimak studi kasus dari salah satu proyek pengadaan strategis pemerintah daerah, yakni pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Kota A pada tahun 2024. Proyek ini memiliki nilai kontrak yang signifikan serta kompleksitas teknis yang tinggi karena mencakup berbagai modul, mulai dari manajemen rekam medis elektronik, sistem antrian pasien, pengelolaan apotek, hingga dashboard pelaporan untuk manajemen rumah sakit. Dalam tahap evaluasi teknis, panitia menetapkan passing grade sebesar 75 dari skala 100 sebagai ambang batas kelulusan untuk melanjutkan ke tahap evaluasi harga.
Salah satu peserta, sebut saja Peserta A, mengajukan sanggahan resmi segera setelah pengumuman hasil evaluasi teknis dipublikasikan melalui SPSE. Dalam sanggahannya, Peserta A menyampaikan keberatan karena skor yang diberikan untuk subkomponen metodologi implementasi—khususnya terkait modul klinik dan laboratorium—hanya sebesar 60, padahal menurut klaim peserta, pendekatan yang digunakan telah sepenuhnya merujuk pada standar nasional Indonesia (SNI) terkait interoperabilitas sistem kesehatan. Peserta juga menambahkan bahwa dokumen teknis mereka telah mencantumkan jadwal rinci implementasi, pembagian peran dalam tim proyek, serta waktu pelatihan yang realistis untuk tenaga kesehatan.
Menindaklanjuti sanggahan tersebut, panitia membentuk tim klarifikasi khusus yang terdiri dari evaluator teknis dari institusi pendidikan tinggi, perwakilan Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta perwakilan dari inspektorat daerah sebagai pengawas internal. Tim ini melakukan verifikasi menyeluruh terhadap proposal teknis yang diajukan oleh Peserta A, termasuk menelaah ulang kalender implementasi, struktur organisasi pelaksana, serta mekanisme pelatihan yang dirinci dalam proposal. Selain itu, tim juga mengirimkan permintaan klarifikasi tertulis kepada peserta untuk menjelaskan secara lebih mendalam tentang asumsi perhitungan beban kerja dan perencanaan waktu pelatihan tenaga medis.
Setelah klarifikasi dilakukan, tim mengadakan rapat internal dan menemukan bahwa evaluator teknis awal kemungkinan telah salah menginterpretasikan subkriteria terkait konsistensi jadwal implementasi dengan kapasitas tim, sehingga asumsi awal bahwa rencana pelatihan tidak realistis ternyata tidak sepenuhnya benar. Mengingat pentingnya menjaga integritas proses dan potensi bias dari evaluator sebelumnya, panitia kemudian memutuskan untuk merekrut evaluator teknis baru yang lebih independen dan kompeten di bidang teknologi informasi kesehatan. Evaluator baru ini, setelah melakukan penilaian objektif dan sesuai dokumen kriteria, memberikan skor 80 untuk subkomponen yang disengketakan, sehingga total skor teknis Peserta A pun melampaui ambang batas dan dinyatakan lolos ke tahap evaluasi harga.
Studi kasus ini menegaskan pentingnya mekanisme sanggahan teknis sebagai alat kontrol mutu dan keadilan, serta menunjukkan bahwa proses evaluasi ulang yang melibatkan pihak independen sangat penting dalam menjaga integritas proses pengadaan. Lebih dari itu, kasus ini juga menggambarkan bagaimana prosedur sanggahan yang dijalankan secara transparan dan berbasis bukti dapat mengoreksi kesalahan evaluasi yang tidak disengaja dan membuka peluang yang adil bagi seluruh peserta.
6. Tips Praktis Menangani Sanggahan dengan Efektif
Dalam praktiknya, keberhasilan panitia pengadaan dalam menangani sanggahan teknis secara efektif tidak hanya bergantung pada pengetahuan regulasi, tetapi juga pada kesiapan operasional, koordinasi internal, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dan komunikasi. Oleh karena itu, berikut ini adalah sejumlah tips praktis yang dapat diterapkan oleh tim pengadaan untuk mempercepat dan menyempurnakan proses penanganan sanggahan teknis:
a. Simpan Audit Trail Secara Real-Time
Setiap proses pengadaan, terutama yang menyangkut penilaian teknis dan penanganan sanggahan, harus tercatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem. Gunakan fitur log otomatis dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk mencatat semua aktivitas yang berkaitan dengan evaluasi teknis, baik yang dilakukan oleh panitia, peserta, maupun tim klarifikasi. Audit trail ini akan menjadi bukti penting saat terjadi pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau dalam kasus sanggahan lanjutan.
b. Siapkan Template Keputusan Sangggahan
Untuk mempercepat proses administrasi dan menghindari ketidakkonsistenan dalam substansi jawaban, sebaiknya panitia menyiapkan template keputusan sanggahan, baik untuk surat penolakan maupun penerimaan sebagian/penuh sanggahan. Template ini dapat mencakup elemen-elemen seperti ringkasan sanggahan, proses klarifikasi yang telah dijalankan, dasar regulasi yang digunakan sebagai acuan, serta alasan yang mendasari keputusan akhir. Format standar ini akan membantu mempercepat proses dan meminimalkan risiko bias.
c. Lakukan Simulasi Sanggahan Secara Berkala
Simulasi internal merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesiapan panitia dalam menangani berbagai skenario sanggahan teknis. Tim evaluator dapat dilatih melalui role play atau studi kasus nyata dari proyek sebelumnya. Melalui simulasi ini, panitia akan terbiasa menghadapi situasi kompleks, belajar mendeteksi kelemahan prosedur, dan merancang tanggapan yang tepat sesuai aturan.
d. Bangun Komunikasi Terbuka Sebelum Evaluasi
Salah satu penyebab utama munculnya sanggahan teknis adalah ketidaktahuan atau kesalahpahaman peserta terhadap kriteria evaluasi teknis. Oleh karena itu, panitia disarankan untuk menyelenggarakan forum tanya jawab atau workshop pra-evaluasi, di mana peserta diberikan ruang untuk memahami secara rinci bagaimana kriteria akan dinilai, dokumen apa yang harus disiapkan, dan kesalahan umum yang harus dihindari. Langkah ini selain mencegah sanggahan juga memperkuat prinsip transparansi dalam pengadaan.
Dengan menerapkan keempat tips praktis ini, panitia tidak hanya mempercepat proses sanggahan, tetapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan akurasi evaluasi, dan memperkuat akuntabilitas publik.
7. Kesimpulan
Menangani sanggahan yang berkaitan dengan penilaian teknis bukanlah sekadar proses administratif belaka, melainkan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral, hukum, dan profesional terhadap prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang adil, transparan, dan kompetitif. Sanggahan teknis pada dasarnya adalah mekanisme korektif yang memberikan ruang kepada peserta untuk menguji kembali objektivitas dan akurasi proses evaluasi yang telah dijalankan oleh panitia. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak terburu-buru, dan berbasis data, agar keputusan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun publik.
Seluruh tahapan mulai dari penerimaan sanggahan, pembentukan tim klarifikasi, analisis dokumen, hingga pengumuman hasil harus dijalankan berdasarkan regulasi yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi integritas seluruh pihak yang terlibat. Penerapan prosedur penanganan sanggahan yang baik bukan hanya menyelesaikan konflik dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan efek jangka panjang dalam bentuk meningkatnya kepercayaan peserta tender terhadap sistem pengadaan dan menjaga reputasi instansi pemerintah sebagai pelaksana proyek publik yang kredibel.
Lebih jauh lagi, dalam dunia pengadaan yang semakin kompleks dan sensitif terhadap isu transparansi, kemampuan suatu institusi dalam menangani sanggahan secara adil dan profesional sering kali menjadi tolok ukur dari kualitas tata kelola pengadaan yang mereka terapkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap panitia pengadaan untuk tidak hanya memahami prosedur sanggahan secara tekstual, tetapi juga menginternalisasi semangat keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Melalui penguatan sistem, pelatihan yang tepat, dan komunikasi yang aktif, pengelolaan sanggahan teknis akan semakin efektif, sehingga pengadaan pemerintah benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efisien, bersih, dan berkelanjutan.
