Bagi siapa pun yang mengamati tata kelola pengadaan barang dan jasa dari luar pagar birokrasi, tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hari ini dianggap sebagai pekerjaan paling remeh. Dua dekade lalu, aparatur…

Pertanyaan ini adalah salah satu perdebatan paling sengit yang kerap mengemuka di ruang rapat dinas, diklat pengadaan, hingga sesi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di satu sisi, regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara eksplisit mengamanatkan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)…

Di lingkungan birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kerap kali mengalami degradasi makna yang sangat menyedihkan. Di mata banyak pejabat, HPS sering dipandang tak lebih dari sekadar deretan angka administratif yang wajib diisi pada formulir lelang…

Dalam panggung perdebatan pengadaan publik nasional, perbincangan kerap kali terjebak dalam pertentangan hitam-putih yang dangkal. Di satu sisi, kelompok teknokrat anggaran memuja konsolidasi pengadaan sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan fiskal negara. Penggabungan ribuan paket kecil menjadi satu paket raksasa diagung-agungkan…

Dalam diskursus reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan publik, doktrin pengadaan massal selalu tampil memikat hati para pengambil kebijakan fiskal makro. Logika yang disodorkan terdengar sederhana dan tak terbantahkan: dengan mengagregasi ribuan daftar kebutuhan belanja pemerintah menjadi pesanan bernilai raksasa,…

Jika Anda bertanya kepada pejabat pengadaan barang dan jasa di daerah mengenai momen paling mendebarkan dalam siklus anggaran, jawabannya bukan saat dokumen tender dibuka atau saat masa sanggah berlangsung. Momen paling menegangkan sesungguhnya terjadi jauh sebelum itu, tepatnya ketika surat…

Di ruang rapat pimpinan kementerian dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, gagasan menggabungkan ribuan paket pengadaan kecil menjadi satu paket bernilai jumbo selalu disambut tepuk tangan meriah. Bagi para perancang kebijakan fiskal makro, logika konsolidasi paket adalah puncak pencapaian rasionalitas modern.…

Di panggung perumusan kebijakan publik dan reformasi birokrasi, gagasan pengadaan terpusat (centralized procurement) selalu menempati takhta istimewa. Narasi yang dibangun pemerintah pusat terdengar nyaris tanpa cela: dengan menarik kendali belanja dari ribuan dinas di ratusan daerah ke dalam satu pintu…

Jika akal sehat seorang ekonom swasta diterapkan ke dalam tata kelola birokrasi pemerintah daerah, sebuah kejanggalan besar akan langsung terlihat mencolok. Di satu gedung pemerintah kabupaten atau balai kota yang sama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, hingga Sekretariat…

Di atas panggung reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara, narasi mengenai konsolidasi pengadaan selalu dipresentasikan dengan gemilang. Skema beli bersama dan penggabungan paket pekerjaan dari berbagai dinas maupun lintas daerah diposisikan sebagai terobosan pamungkas untuk menghentikan pemborosan anggaran publik.…