Indonesia adalah negara kesatuan yang luas dengan sistem desentralisasi yang kompleks. Dalam ekosistem tata kelola pemerintahan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) diatur melalui rajutan regulasi yang sangat dinamis. Pemerintah pusat bertindak sebagai regulator makro yang menetapkan garis-garis kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah, melalui otonomi daerah, bertindak sebagai eksekutor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat tapak.
Salah satu sektor yang paling krusial sekaligus paling rentan terhadap dinamika hubungan pusat-daerah ini adalah sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah. Pengadaan adalah urat nadi pembangunan; mulai dari pembangunan ruang kelas, pengadaan obat-obatan puskesmas, hingga pembangunan jalan raya lintas kabupaten, semuanya bergerak di atas rel regulasi pengadaan.
Pemerintah pusat melalui Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan kementerian terkait terus melakukan reformasi regulasi untuk menciptakan sistem pengadaan yang kredibel, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan, transformasi digital lewat platform E-Katalog, hingga kebijakan afirmasi produk dalam negeri merupakan contoh konkret dari niat baik pusat.
Namun, ketika aturan-aturan ideal yang dirancang di koridor kementerian ibu kota tersebut diturunkan ke daerah, yang terjadi di lapangan sering kali berupa benturan, kebingungan, dan kelumpuhan operasional. Ada jurang pemisah (gap) yang sangat lebar antara asumsi ideal pemerintah pusat dan realita kapasitas riil yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tantangan penyesuaian regulasi ini bukan sekadar masalah teknis penafsiran hukum, melainkan masalah sistemik yang berdampak langsung pada terhambatnya penyerapan anggaran dan mandeknya layanan publik di daerah.
Kecepatan Perubahan Regulasi Pusat Memicu “Gegar Regulasi” di Daerah
Salah satu keluhan mendasar yang paling sering disuarakan oleh para pelaku pengadaan di daerah—mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, hingga Kepala Dinas—adalah terlalu cepatnya frekuensi perubahan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Regulasi pengadaan di Indonesia terkenal sangat dinamis; sebuah Perpres baru bisa melahirkan belasan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP baru, yang kemudian dalam hitungan bulan bisa direvisi kembali melalui Surat Edaran (SE) bersama antar-kementerian.
Kecepatan penetapan aturan di tingkat pusat ini tidak berbanding lurus dengan kecepatan adopsi dan asimilasi informasi di tingkat Pemda. Akibatnya, daerah mengalami apa yang disebut sebagai “gegar regulasi” (regulation shock):
- Keterlambatan Penyesuaian Aturan Lokal: Setiap kali pusat mengeluarkan aturan baru, Pemda secara hukum harus melakukan penyesuaian terhadap produk hukum daerah mereka, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwali) yang mengatur tata cara pengadaan di wilayah tersebut. Proses birokrasi penyusunan dan harmonisasi aturan lokal ini sering kali memakan waktu berbulan-bulan.
- Risiko Hukum Akibat Salah Transisi: Selama masa transisi dari aturan lama ke aturan baru, para pelaku pengadaan di daerah kerap kali terjebak dalam keraguan hukum. Mereka takut mengeksekusi tender proyek karena dokumen lelang yang mereka susun berdasarkan aturan lama tiba-tiba dinyatakan tidak valid oleh aturan baru yang terbit di tengah jalan. Ketakutan akan sanksi administratif dan jerat hukum membuat banyak PPK memilih menunda proyek, yang berujung pada keterlambatan penyerapan anggaran daerah.
Asumsi Infrastruktur Digital Pusat yang Menabrak Realita Geografi Daerah
Pemerintah pusat saat ini tengah gencar mendorong digitalisasi pengadaan secara penuh (full e-procurement) melalui platform Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Toko Daring, dan E-Katalog Lokal. Kebijakan ini sangat ideal untuk memangkas birokrasi tatap muka yang rawan suap dan kolusi. Pusat merancang sistem ini dengan asumsi bahwa seluruh wilayah Indonesia telah terkoneksi dengan jaringan internet pita lebar (broadband) yang stabil dan pasokan listrik yang andal.
Namun, ketika aturan ini diwajibkan secara mutlak tanpa pengecualian, Pemda di wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T), wilayah kepulauan, dan pedalaman merasakan dampak yang sangat memberatkan:
- Lumpuhnya Sistem Akibat Faktor Alam: Di banyak kabupaten pedalaman Papua, Maluku, atau pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara, sinyal internet sering kali timbul-tenggelam dan pemadaman listrik massal bisa berlangsung berhari-hari. Ketika sistem pusat mewajibkan batas akhir pengunggahan dokumen penawaran oleh vendor atau verifikasi berkas oleh Pokja dilakukan secara online pada jam tertentu, gangguan jaringan internet lokal langsung menggagalkan seluruh proses tender.
- Kesenangan Vendor Besar atas Vendor Lokal: Aturan digitalisasi yang kaku ini secara tidak sengaja justru mematikan pengusaha lokal kecil di daerah terpencil yang belum melek teknologi informasi. Mereka kalah bersaing dengan vendor-vendor besar berbasis perkotaan yang memiliki tim IT khusus untuk memenangkan perang algoritma di sistem E-Katalog, sehingga perputaran uang APBD tidak lagi dinikmati oleh masyarakat daerah setempat.
Ambisi Afirmasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Kebijakan UMKM yang Sempit
Pemerintah pusat menetapkan aturan ketat bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 40% dari anggaran belanja barang/jasa mereka untuk produk dalam negeri (PDN) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK). Kebijakan ini sangat mulia demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik. Aturan pusat mengancam akan memberikan sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pemda yang tidak memenuhi target belanja PDN tersebut.
Tantangan riil muncul ketika Pemda harus menerapkan aturan ini pada struktur pasar lokal mereka yang belum siap:
- Ketiadaan Sertifikasi TKDN di Tingkat Daerah: Banyak UMKM di daerah yang sebenarnya memproduksi barang-barang berkualitas, seperti seragam dinas, mebel sekolah, atau material bangunan lokal. Namun, mereka tidak memiliki modal dan pengetahuan birokrasi untuk mengurus sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian yang mahal dan rumit.
- Dilema Belanja Pemda: Karena aturan pusat mewajibkan barang yang dibeli harus memiliki sertifikat TKDN resmi yang tercatat di sistem, Pemda terpaksa menolak membeli dari UMKM lokal setempat. Pemda akhirnya terpaksa membeli barang dari distributor besar di Jakarta atau Surabaya melalui E-Katalog nasional hanya karena barang mereka sudah berlabel TKDN. Ironisnya, kebijakan yang awalnya ditujukan untuk membela pengusaha kecil ini justru berubah menjadi instrumen yang meminggirkan potensi ekonomi lokal daerah.
Krisis Kapasitas Fisik dan Kompetensi SDM Pengadaan Daerah
Pemerintah pusat sering kali merancang sebuah regulasi dengan membayangkan kapasitas SDM pengadaan yang setara dengan kementerian atau kota-kota besar di Pulau Jawa, di mana para pegawainya fokus pada satu tugas fungsional tunggal dan memiliki akses pelatihan yang melimpah.
Di tingkat Pemda, khususnya pemerintah kabupaten/kota kecil di luar Jawa, potret SDM pengadaan sangat jauh dari kondisi ideal tersebut:
- Beban Kerja Ganda dan Rangkap Jabatan: Seorang pejabat pengadaan atau anggota Pokja di daerah terpencil biasanya bukanlah pejabat fungsional murni. Mereka adalah pegawai struktural di dinas yang merangkap jabatan sebagai bendahara, kepala seksi, atau kepanitiaan lain. Konsentrasi mereka terpecah, sehingga sulit bagi mereka untuk mendalami regulasi pengadaan pusat yang tebal dan berubah-ubah.
- Minimnya Anggaran Diklat Daerah: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten kecil sering kali habis terjebak untuk belanja pegawai (gaji PNS), sehingga alokasi anggaran untuk mengirimkan pegawai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pengadaan bersertifikat di Jakarta atau kota besar sangat minim. Akibatnya, terjadi kesenjangan kompetensi yang masif. Ketidakpahaman teknis ini membuat implementasi aturan pusat di daerah menjadi lambat, penuh kekeliruan administratif, dan rentan menjadi temuan aparat penegak hukum.
Benturan Kebijakan Antar-Kementerian di Tingkat Hulu
Tantangan implementasi di daerah diperparah oleh adanya ego sektoral dan ketidaksinkronan regulasi di tingkat kementerian pusat itu sendiri. Pemda sering kali berada di posisi terjepit sebagai pelaksana di lapis paling bawah yang menerima limpahan instruksi yang saling bertentangan.
| Regulator Pusat | Fokus / Perintah Aturan | Dampak Kebingungan di Tingkat Pemda |
| LKPP / Pusat Pengadaan | Mewajibkan efisiensi anggaran secara maksimal melalui mekanisme pasar bebas digital dan sistem tender terbuka. | Pemda ditekan untuk selalu mencari harga termurah global, yang sering kali mematikan pengusaha lokal daerah. |
| Kementerian Dalam Negeri | Menuntut stabilitas pertumbuhan ekonomi lokal daerah, penyerapan anggaran yang cepat, dan pemberdayaan pengusaha putra daerah. | Pemda dituduh tidak berpihak pada ekonomi lokal jika meloloskan vendor luar daerah lewat sistem online pusat. |
| Kementerian Keuangan | Menetapkan aturan restriksi penggunaan dana transfer (DAK/DAU) yang sangat kaku dan berbasis batas waktu kalender yang ketat. | Kontrak pengadaan di daerah sering kali hangus atau gagal bayar karena aturan pencairan pusat tidak adaptif dengan kendala logistik daerah. |
Benturan regulasi antar-instansi pusat ini menciptakan ketidakpastian hukum yang luar biasa di tingkat daerah. Ketika dinas daerah mengikuti aturan kementerian A, mereka rawan disalahkan oleh kementerian B saat audit laporan keuangan berlangsung.
Menjembatani Pusat dan Daerah
Agar regulasi ideal dari pemerintah pusat tidak berujung menjadi macetnya roda pembangunan di tingkat pemerintah daerah, diperlukan reformasi pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan membumi:
- Penerapan Kebijakan Berbasis Zonasi Geografis (Asymmetric Regulation): Pemerintah pusat harus menghentikan pendekatan one-size-fits-all (satu aturan untuk semua). Regulasi pengadaan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban digitalisasi penuh dan batas waktu lelang, harus memberikan dispensasi atau perlakuan khusus bagi Pemda yang berada di zona geografis sulit (3T) dan kepulauan, dengan menyediakan opsi jalur manual atau semi-digital yang sah secara hukum.
- Moratorium Perubahan Regulasi Berkala: LKPP dan kementerian terkait perlu menetapkan masa berlaku sebuah regulasi pengadaan secara konsisten (misalnya minimal 3 hingga 5 tahun tanpa revisi minor di tengah jalan) untuk memberikan waktu bagi aparat daerah dalam melakukan internalisasi, penyusunan Perbup/Perwali, dan adaptasi sistem kerja tanpa rasa takut terhadap perubahan dadakan.
- Subsidi Pengurusan Sertifikasi TKDN bagi UMKM Daerah: Pemerintah pusat melalui kementerian terkait harus bekerja sama dengan dinas koperindag daerah untuk menjemput bola, memberikan subsidi biaya, dan mempermudah jalur birokrasi sertifikasi TKDN bagi komoditas unggulan pengusaha lokal daerah agar mereka bisa masuk ke dalam sistem E-Katalog Lokal secara sah.
- Program Sister-Agency dan Pendampingan Melekat dari Pusat: LKPP pusat harus secara rutin menerjunkan tim asistensi atau melakukan program sister-agency, di mana UKPBJ dari kota besar yang sudah maju mendampingi secara langsung UKPBJ di kabupaten terpencil selama satu siklus tahun anggaran untuk mentransfer pengetahuan dan memecahkan kebuntuan implementasi aturan secara langsung di lapangan.
Kesimpulan
Niat baik pemerintah pusat untuk mereformasi sektor pengadaan barang dan jasa demi menciptakan tata kelola yang bersih dan modern adalah langkah yang wajib didukung. Namun, regulasi yang hebat tidak boleh hanya diukur dari keindahan teks hukumnya saat dibahas di ruang-ruang rapat ibu kota, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut dapat dieksekusi secara nyata dan membawa manfaat bagi masyarakat di pelosok daerah.
Tantangan penyesuaian aturan pusat di tingkat Pemda mengajarkan kita bahwa pembangunan sistem hukum nasional membutuhkan empati terhadap realita keterbatasan infrastruktur, geografi, dan kompetensi SDM di tingkat akar rumput. Hanya dengan menjembatani jurang pemisah ini melalui kebijakan yang fleksibel, komunikatif, dan membumi, otonomi daerah dapat berjalan selaras dengan visi besar transparansi nasional demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.