Admin Procurement

Kehadiran E-Katalog awalnya digadang-gadang sebagai “obat sapu jagat” yang akan mematikan segala jenis praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Logikanya sederhana dan sangat meyakinkan: dengan harga yang tayang secara terbuka, semua orang bisa mengawasi, membandingkan, dan memastikan bahwa…

Dalam beberapa tahun terakhir, kata “cepat” telah menjadi mantra baru dalam birokrasi kita. Di dunia pengadaan barang dan jasa, mantra itu mewujud dalam sistem E-Purchasing. Kita semua sepakat bahwa era tender konvensional yang memakan waktu berbulan-bulan seringkali menjadi penghambat penyerapan…

Dulu, bayangan kita tentang negosiasi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebuah ruang rapat formal. Di sana ada meja panjang, tumpukan dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri), wajah-wajah serius dari pokja pemilihan atau PPK, dan perwakilan vendor yang duduk dengan gestur…

Dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia kembali riuh. Penyebabnya satu: peluncuran E-Katalog Versi 6 (V6). Bagi mereka yang sehari-hari berkutat dengan aplikasi SPSE atau sibuk memelototi etalase produk, hadirnya versi baru selalu memicu dua perasaan yang bercampur aduk…

Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sering kali disebut sebagai “pemegang kunci” terakhir. Setelah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menyelesaikan tugasnya menetapkan pemenang tender, bola panas berpindah ke meja PPK untuk proses penandatanganan kontrak. Namun, apa…

Dalam siklus pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pekerjaan konstruksi, momen Serah Terima Hasil Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) adalah fase yang paling menentukan. Inilah garis finis di mana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara…

Dalam dinamika pengadaan barang dan jasa pemerintah, penetapan pemenang tender bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari fase krusial yang menguji integritas dan ketajaman administratif: Masa Sanggah. Bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, menerima sanggahan sering kali dianggap sebagai beban…

Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di tahun 2026, istilah TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para praktisi. Namun, ada satu instrumen yang sering kali terlupakan atau dianggap sebagai “pelengkap” semata, padahal memiliki daya dobrak…

Dalam peta jalan transformasi kesehatan Indonesia menuju tahun 2026, ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan (Alkes) telah ditetapkan sebagai pilar kedaulatan nasional yang tidak bisa ditawar. Pengalaman pahit pandemi beberapa tahun silam telah mengajarkan kita bahwa ketergantungan pada rantai pasok…

Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2026, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah menjadi “mata uang” yang sangat berharga. Dengan adanya kewajiban penggunaan produk dalam negeri (PDN) bagi instansi pemerintah, memiliki sertifikat TKDN adalah tiket emas bagi vendor…