Proyek Jalan Sudah Ditenderkan tetapi Lokasi Pekerjaan Masih Digunakan untuk Aktivitas Masyarakat

Pagi itu, dua unit alat berat ekskavator dan beberapa truk pengangkut agregat batu pecah sudah terparkir rapi di ujung ruas jalan utama sebuah kawasan perdagangan kecamatan. Kontrak peningkatan jalan dan pembangunan saluran drainase bernilai empat miliar rupiah baru saja ditandatangani tiga hari sebelumnya, dan surat perintah mulai kerja sudah resmi diterbitkan.

Namun, begitu operator ekskavator hendak menyalakan mesin untuk mulai menggali bahu jalan, puluhan pedagang kaki lima yang lapak semipermanennya berdiri memanjang di atas saluran air langsung berkerumun. Di belakang mereka, barisan becak motor dan mobil angkutan barang yang biasa parkir melintang di badan jalan ikut membunyikan klakson panjang.

“Kami tidak pernah diberi tahu kapan harus pindah, Pak,” ujar salah seorang koordinator pedagang dengan nada tinggi kepada pelaksana lapangan kontraktor. “Kalau lapak ini dibongkar hari ini tanpa tempat relokasi yang jelas, keluarga kami mau makan apa besok?”

Pelaksana lapangan kontraktor segera menelepon pejabat pembuat komitmen di kantor dinas pekerjaan umum kabupaten. Namun, ketika pejabat pembuat komitmen berkoordinasi dengan camat dan dinas perdagangan setempat, barulah terungkap fakta yang mengejutkan: proses sosialisasi penertiban pedagang dan penyediaan lokasi relokasi sementara ternyata belum selesai dibahas.

Akibatnya, proyek yang sudah melewati proses tender panjang selama dua bulan itu terpaksa berhenti total sejak hari pertama. Alat berat hanya terparkir menganggur di pinggir jalan, meteran waktu kontrak terus berjalan setiap detik, dan biaya sewa peralatan kontraktor terus membengkak tanpa ada satu meter pun jalan yang berhasil dikerjakan.

Situasi “kontrak sudah berjalan tetapi lahan belum steril dari aktivitas warga” merupakan salah satu kecelakaan manajerial paling klasik dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah. Ia menunjukkan betapa seringnya mesin pengadaan kita bekerja terburu-buru mengejar jadwal tender, sementara kesiapan sosial dan penguasaan lapangan diabaikan di belakang meja.

Mengapa Tender Tetap Digelar Saat Lahan Belum Siap?

Dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah modern, salah satu syarat mutlak sebelum dokumen pemilihan ditayangkan oleh kelompok kerja pemilihan adalah kesiapan lokasi pekerjaan (site readiness). Secara prinsip, pemerintah dilarang melelangkan pekerjaan konstruksi di atas lahan yang masih bermasalah secara hukum maupun sosial.

Namun, dalam praktik sehari-hari di daerah, aturan ideal tersebut sering kali diterabas karena tiga tekanan birokrasi yang saling bertumpuk.

Pertama adalah tekanan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam rapat evaluasi pimpinan daerah, keberhasilan kinerja kepala dinas sering kali diukur dari seberapa cepat paket-paket strategis masuk ke sistem pengadaan elektronik pada triwulan pertama atau kedua. Demi mengejar angka statistik percepatan lelang, unit teknis sering kali menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada kelompok kerja pemilihan dengan lampiran surat pernyataan kesiapan lahan yang bersifat formalitas belaka, sembari berharap urusan penertiban pedagang atau pemindahan utilitas warga bisa diselesaikan sambil jalan saat proses tender berlangsung.

Kedua adalah ego sektoral dan terputusnya koordinasi antarinstansi. Dinas pekerjaan umum beranggapan bahwa tugas mereka hanyalah merancang konstruksi fisik dan melaksanakan tender jalan. Sementara urusan penertiban pedagang kaki lima berada di bawah kewenangan satuan polisi pamong praja dan dinas perdagangan, urusan pengaturan lalu lintas di bawah dinas perhubungan, dan urusan pemindahan tiang listrik atau pipa air bersih berada di tangan badan usaha milik negara dan daerah. Ketika masing-masing instansi bekerja dalam sekat programnya sendiri tanpa satu meja komando sebelum tender, benturan di lapangan menjadi tak terhindarkan.

Ketiga adalah ketiadaan survei sosial lapangan dalam dokumen perencanaan. Konsultan perencana teknis sering kali hanya datang mengukur lebar jalan dan elevasi saluran air pada pagi hari yang sepi, lalu menggambar desain jalan di atas meja komputer tanpa memetakan bagaimana jalan tersebut digunakan oleh masyarakat pada jam-jam sibuk pasar pagi, hari pekan, atau jalur angkutan sekolah.

Bentuk Hambatan Aktivitas WargaPenyebab Umum di Tahap PerencanaanDampak Langsung terhadap Pelaksanaan Kontrak
Lapak Pedagang di Bahu Jalan & DrainaseTidak ada rencana relokasi pasar sementara sebelum tender diumumkanPenggalian saluran air dan pelebaran badan jalan terhenti total akibat penolakan warga
Parkir Liar dan Terminal BayanganTidak ada rekayasa pengalihan arus lalu lintas bersama dinas perhubunganAlat berat tidak bisa bermanuver dan risiko kecelakaan kerja di tengah keramaian meningkat
Jaringan Utilitas Warga (Pipa Air & Kabel)Desain teknis tidak memetakan pipa sambungan rumah tangga dan tiang utilitasAlat berat merusak pipa air warga sehingga memicu protes dan penghentian pekerjaan
Akses Keluar-Masuk Rumah & Tempat UsahaMetode kerja tidak menyediakan jembatan sementara (plat deker) bagi wargaWarga menutup akses jalan karena aktivitas ekonomi dan rumah tangga mereka terisolasi

Siapa yang Menanggung Kerugian Ketika Alat Berat Menganggur?

Ketika kontraktor sudah memobilisasi alat berat dan tenaga kerja sesuai surat perintah mulai kerja namun tidak bisa bekerja karena lokasi masih dipenuhi aktivitas masyarakat, muncul persoalan hukum dan finansial yang sangat serius dalam kontrak pengadaan.

Dalam hukum kontrak konstruksi pemerintah, penyerahan lokasi kerja yang bebas dari hambatan fisik maupun sosial merupakan kewajiban utama pengguna jasa atau pejabat pembuat komitmen. Jika lokasi kerja belum siap diserahkan sehingga menyebabkan kontraktor terhambat bekerja, kondisi tersebut dikategorikan sebagai peristiwa kompensasi (compensation event) yang menjadi tanggung jawab instansi pemerintah.

Konsekuensinya sangat berat bagi keuangan negara maupun kelancaran proyek.

Pertama, pejabat pembuat komitmen terpaksa memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan tanpa dapat mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia, karena keterlambatan tersebut bersumber dari kelalaian pemerintah sendiri dalam menyiapkan lahan.

Kedua, kontraktor berhak mengajukan klaim biaya menganggur (idle cost) atas alat berat dan tenaga kerja yang sudah terlanjur dimobilisasi ke lokasi proyek namun tidak dapat beroperasi. Jika klaim biaya menganggur ini dikabulkan dan dibayar menggunakan anggaran negara, pembayaran tersebut sangat berisiko menjadi temuan kerugian negara oleh badan pemeriksa keuangan karena negara membayar biaya tanpa ada wujud fisik yang dihasilkan—dan pejabat yang menandatangani surat perintah mulai kerja sebelum lahan siap itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Ketiga, apabila hambatan sosial di lapangan berlangsung berlarut-larut hingga melewati batas tahun anggaran, kontrak terpaksa dihentikan atau diputus secara sepihak tanpa kesalahan penyedia. Proyek jalan itu pun terbengkalai dengan kondisi galian setengah jadi yang justru membahayakan pengguna jalan dan memperparah kemacetan sehari-hari.

Menjahit Kesiapan Teknis dan Kesiapan Sosial Sebelum Lelang

Sebagai praktisi yang puluhan tahun mendampingi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di daerah, saya selalu menekankan satu prinsip sederhana kepada para pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen: jauh lebih baik menunda penayangan tender selama dua minggu untuk membereskan urusan sosial di lapangan, daripada memaksakan tender cepat lalu proyek berhenti selama dua bulan di tengah jalan.

Untuk memastikan setiap proyek jalan atau infrastruktur publik dapat langsung dieksekusi dengan mulus begitu kontrak ditandatangani, ada empat langkah persiapan praleksana yang wajib dikunci sebelum dokumen pemilihan diterbitkan.

Langkah pertama adalah mewajibkan berita acara verifikasi lapangan bersama lintas instansi sebagai syarat mutlak dokumen persiapan pengadaan. Sebelum menyerahkan berkas ke kelompok kerja pemilihan, pejabat pembuat komitmen harus turun langsung ke lokasi bersama camat, lurah atau kepala desa, dinas perhubungan, dinas perdagangan, satuan polisi pamong praja, serta pengelola jaringan utilitas setempat. Dalam peninjauan bersama tersebut, seluruh potensi gesekan aktivitas masyarakat dipetakan titik demi titik dan dituangkan ke dalam berita acara komitmen pembagian tugas penyelesaian sebelum tanggal perkiraan tender selesai.

Langkah kedua adalah memasukkan biaya manajemen lalu lintas dan fasilitas akses sementara warga ke dalam rencana anggaran biaya. Banyak perencana proyek jalan lupa menganggarkan biaya pembuatan jembatan penyeberangan sementara di depan rumah dan toko warga, rambu-rambu pengalihan arus, petugas pengatur lalu lintas proyek, serta penyiraman debu berkala. Padahal, ketika warga melihat bahwa kontraktor menyediakan jembatan sementara agar kendaraan mereka tetap bisa masuk ke halaman rumah dan debu proyek dikendalikan dengan baik, resistensi masyarakat di lapangan akan menyusut drastis.

Langkah ketiga adalah merancang metode kerja bertahap (zoning dan kerja malam) di dalam spesifikasi teknis untuk ruas jalan yang berada di pusat aktivitas ekonomi padat. Jika sebuah ruas jalan merupakan akses utama pasar tradisional atau kawasan pertokoan yang tidak mungkin ditutup total pada siang hari, dokumen tender harus sejak awal mewajibkan metode pelaksanaan pekerjaan per segmen pendek atau pengerjaan pada malam hari. Dengan memasukkan kewajiban tersebut sejak dokumen lelang, penyedia sudah menghitung biaya lembur malam dan pengaturan zonasi kerja di dalam harga penawarannya sejak awal, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluh atau meminta tambahan biaya di tengah kontrak.

Langkah keempat adalah menahan penerbitan surat perintah mulai kerja hingga lokasi benar-benar siap diserahkan secara fisik. Jika karena satu dan lain hal proses tender telah selesai namun penertiban atau relokasi aktivitas masyarakat di lapangan masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi, pejabat pembuat komitmen sebaiknya menunda penerbitan surat perintah mulai kerja sesuai ketentuan masa persiapan kontrak hingga lokasi benar-benar steril dan aman untuk dimasuki alat berat.

Tahap Siklus ProyekInstrumen Pengamanan Kesiapan LokasiInstansi yang TerlibatOutput Kunci Sebelum Lanjut ke Tahap Berikutnya
Perencanaan Teknis (DED)Pemetaan aktivitas sosial harian warga, utilitas, dan akses rumah/tokoDinas Teknis dan Konsultan PerencanaAnggaran akses sementara, manajemen lalu lintas, dan metode kerja bertahap masuk RAB
Persiapan Pengadaan (Pra-Tender)Rapat koordinasi lapangan terpadu dan sosialisasi awal kepada tokoh wargaPPK, Camat/Lurah, Dishub, Disdag, Satpol PP, PLN/PDAMBerita Acara Kesiapan Lokasi Kerja dan jadwal relokasi sementara yang disepakati warga
Penyusunan Dokumen PemilihanPencantuman syarat metode kerja zonasi atau kerja malam pada kawasan padatKelompok Kerja Pemilihan dan PPKPenyedia memperhitungkan jadwal kerja adaptif dalam harga penawaran lelang
Penyerahan Lokasi Kerja (PCM)Serah terima lapangan fisik secara resmi dalam kondisi aman dan terkendaliPPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, Perangkat WilayahBerita Acara Penyerahan Lokasi Kerja ditandatangani sebelum alat berat dimobilisasi

Pembangunan yang Memanusiakan Ruang Hidup Warga

Jalan raya di kawasan permukiman dan pusat ekonomi rakyat bukanlah sekadar hamparan aspal dan saluran beton mati. Ia adalah ruang hidup tempat warga mencari nafkah, anak-anak berjalan menuju sekolah, dan denyut nadi perekonomian lokal bergerak setiap hari.

Karena itu, membangun atau memperbaiki jalan tidak pernah bisa diperlakukan semata-mata sebagai urusan rekayasa sipil dan kepatuhan administrasi tender. Ia adalah pekerjaan manajemen perubahan sosial yang menuntut kepekaan, komunikasi yang jujur, dan penghormatan terhadap aktivitas warga yang sudah lebih dulu hidup di ruang tersebut.

Ketika pemerintah daerah menyiapkan ruang relokasi sementara yang layak sebelum membongkar lapak pedagang, mengatur pengalihan arus lalu lintas dengan tertib sebelum alat berat diturunkan, dan menyapa warga jauh sebelum tender diumumkan, masyarakat tidak akan memandang proyek jalan sebagai ancaman bagi mata pencaharian mereka. Sebaliknya, warga akan menjadi mitra pengawas terbaik di lapangan yang ikut menjaga kelancaran pekerjaan hingga aspal mulus benar-benar terbentang untuk kesejahteraan bersama.

Bagikan tulisan ini jika bermanfaat