Mengapa Pengadaan Sederhana Bisa Menjadi Rumit Ketika Barang Harus Dibeli melalui Sistem Elektronik

Di sebuah kecamatan terpencil di wilayah pegunungan, seorang kepala unit pelaksana teknis dinas pertanian memandangi sebuah pompa air irigasi yang keran katupnya patah. Kerusakannya sepele. Suku cadangnya dijual di toko peralatan teknik di pasar kecamatan yang jaraknya hanya sepuluh menit naik sepeda motor. Harga katup kuningan pengganti itu pun tidak sampai dua ratus ribu rupiah.

Jika kerusakan itu terjadi pada pompa air milik pribadi, masalahnya selesai dalam setengah jam. Uang tunai dikeluarkan dari saku, barang dibeli, dipasang, dan air kembali mengalir ke sawah petani.

Namun, karena pompa air itu adalah aset milik pemerintah daerah, urusannya menjadi jauh lebih panjang.

Bendahara pembantu di kecamatan tersebut menjelaskan bahwa pembelian suku cadang wajib dicatat dan dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan secara elektronik atau katalog daring pemerintah agar pertanggungjawaban keuangannya sah dan terhindar dari temuan pemeriksa. Masalahnya, toko peralatan teknik kecil di pasar kecamatan itu tidak memiliki akun penyedia di sistem pengadaan pemerintah, tidak menerbitkan faktur pajak elektronik, dan tidak mau menerima pembayaran transfer menunggu proses pencairan anggaran yang memakan waktu berminggu-minggu.

Akhirnya, untuk membeli sebuah katup kuningan seharga dua ratus ribu rupiah, staf pengadaan di kabupaten harus mencari penyedia terdaftar di ibu kota provinsi yang berjarak ratusan kilometer, membuat surat pesanan elektronik, melakukan negosiasi daring, dan menunggu pengiriman paket logistik selama sepuluh hari. Selama sepuluh hari itu, pompa air mati dan puluhan hektare sawah warga terancam kekeringan.

Inilah paradoks yang kerap saya jumpai selama puluhan tahun mengamati tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem elektronik yang dirancang untuk menjaga akuntabilitas belanja bernilai miliaran rupiah sering kali diterapkan secara seragam hingga ke belanja-belanja operasional skala mikro yang sifatnya mendesak dan sederhana. Akibatnya, kewajaran operasional di lapangan dikorbankan demi keseragaman prosedur di atas layar komputer.

Satu Ukuran untuk Semua

Dalam teori manajemen rantai pasok modern, strategi pembelian harus selalu dibedakan berdasarkan nilai belanja dan tingkat risikonya. Membeli turbin pembangkit listrik senilai lima puluh miliar rupiah tentu membutuhkan tata kelola, verifikasi kualifikasi, dan pengawasan kontrak yang sangat ketat. Namun, membeli suku cadang pompa air seharga dua ratus ribu rupiah atau konsumsi rapat dadakan di desa terpencil tidak seharusnya diperlakukan dengan arsitektur birokrasi yang sama.

Sayangnya, dalam praktik administrasi keuangan publik kita, sering kali muncul kecenderungan menerapkan pendekatan “satu ukuran untuk semua” (one-size-fits-all).

Demi mengejar target persentase transaksi elektronik yang tinggi sebagai indikator kinerja reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, banyak pemerintah daerah dan kementerian mewajibkan hampir seluruh pos belanja barang dan jasa—termasuk belanja bernilai sangat kecil—untuk diproses melalui sistem elektronik atau toko daring yang terintegrasi.

Niat di balik kebijakan ini sebenarnya baik: menciptakan jejak digital (digital footprint) atas setiap rupiah uang negara yang keluar dari kas daerah. Namun, ketika desain sistem tersebut tidak mempertimbangkan realitas infrastruktur pasar di daerah terpencil dan skala transaksi mikro, teknologi justru berubah menjadi penghambat kecepatan pelayanan publik.

Karakteristik BelanjaBelanja Strategis / Nilai BesarBelanja Operasional Sederhana / Nilai KecilDampak Jika Dipaksakan Seragam
Nilai TransaksiRatusan juta hingga puluhan miliar rupiahRatusan ribu hingga beberapa juta rupiahBiaya administrasi sistem lebih mahal daripada nilai barangnya
Karakteristik PenyediaPerusahaan berbadan hukum lengkap dengan staf administrasi khususToko kelontong lokal, bengkel desa, warung makan tradisionalPelaku usaha mikro lokal tersingkir karena tidak sanggup mengurus sistem
Kebutuhan KecepatanTerencana berbulan-bulan sebelumnya dalam rencana umum pengadaanSering bersifat mendesak, insidental, dan harian di lapanganLayanan publik terhenti menunggu proses klik dan verifikasi daring
Struktur Harga & LogistikMendapat skala ekonomi grosir dan pengiriman terjadwalHarga eceran lokal dengan pengambilan langsung di tempatBiaya ongkos kirim dari penyedia luar kota melampaui harga barang

Kesenjangan Kesiapan Ekosistem di Daerah

Ketika sebuah aturan mewajibkan pembelian barang sederhana dilakukan melalui sistem elektronik, ada satu asumsi besar yang sering kali keliru digunakan oleh para perumus kebijakan di tingkat pusat: asumsi bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki ekosistem pasar digital yang merata.

Di kota-kota besar di Pulau Jawa, membeli alat tulis kantor, perlengkapan kebersihan, atau jamuan rapat melalui platform toko daring pemerintah mungkin terasa mudah dan cepat. Ribuan penyedia lokal sudah melek digital, memiliki jaringan logistik instan dalam hitungan jam, dan terbiasa mengelola faktur pajak elektronik.

Namun, begitu kita melangkah ke kabupaten-kabupaten di wilayah kepulauan, daerah perbatasan, atau kawasan pedalaman, situasinya berbalik seratus delapan puluh derajat.

Di banyak ibu kota kabupaten saja, jumlah toko lokal yang terdaftar dan aktif menayangkan produk di sistem pengadaan elektronik sering kali bisa dihitung dengan jari. Toko-toko besi, bengkel motor, toko alat tulis, maupun rumah makan lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat umumnya dikelola secara tradisional. Pemiliknya menjaga kasir sendiri, mencatat stok di buku tulis bergaris, dan tidak memiliki staf khusus untuk mengunggah foto produk ke portal pemerintah.

Ketika pemerintah daerah memaksakan seluruh satuan kerja untuk berbelanja hanya melalui sistem elektronik tanpa adanya penyedia lokal yang memadai di dalam sistem tersebut, terjadilah distorsi operasional. Pejabat pengadaan di daerah terpaksa membeli barang-barang kebutuhan harian dari penyedia yang berdomisili di ibu kota provinsi atau bahkan di Pulau Jawa.

Akibatnya sungguh tidak masuk akal secara ekonomi: untuk membeli beberapa rim kertas cetak atau lampu penerangan kantor, pemerintah daerah harus membayar biaya pengiriman kargo udara atau laut yang nilainya jauh lebih mahal daripada harga barang itu sendiri, sekaligus menunggu berpekan-pekan hingga barang tiba.

Beban Administrasi yang Tidak Proporsional

Sebagai praktisi yang sering membedah efisiensi proses kerja di unit-unit pengadaan, saya selalu menghitung perbandingan antara biaya transaksi (transaction cost) dan nilai barang yang dibeli.

Dalam pengadaan sederhana melalui sistem elektronik, seorang pejabat pengadaan atau bendahara pengeluaran pembantu tetap harus melalui rangkaian tahapan yang panjang. Mereka harus membuka rencana umum pengadaan, memastikan kesesuaian kode akun belanja, mencari produk di etalase elektronik, melakukan proses negosiasi daring, mencetak surat pesanan, membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan, mengunggah dokumen penagihan, memverifikasi potongan pajak, hingga menerbitkan dokumen pencairan dana.

Untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan digital dan administratif tersebut untuk satu transaksi senilai lima ratus ribu rupiah, dibutuhkan waktu kerja efektif sekitar empat hingga enam jam dari beberapa orang pegawai. Jika dikonversikan ke dalam biaya gaji jam kerja aparatur, biaya listrik, dan biaya kertas cetakan arsip, ongkos birokrasi untuk memproses pembelian tersebut jauh melampaui nilai manfaat barang yang dibeli.

Lebih ironis lagi, kerumitan ini sering kali mendorong lahirnya praktik-praktik akal-akalan administratif di lapangan. Karena kesulitan mencari toko lokal yang masuk sistem elektronik untuk kebutuhan mendesak, sebagian bendahara atau pelaksana kegiatan di lapangan terpaksa menalangi terlebih dahulu pembelian di toko biasa dengan uang pribadi, lalu mencari penyedia terdaftar di sistem elektronik yang bersedia “meminjamkan bendera” atau menayangkan produk serupa di etalase daring agar transaksi tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara elektronik.

Alih-alih menciptakan transparansi sejati, sistem yang terlalu kaku untuk belanja sederhana justru memaksa aparatur lapangan melakukan rekayasa administrasi demi menyelesaikan pekerjaan mereka.

Mengapa Penyedia Mikro Enggan Masuk ke Sistem Elektronik?

Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah: mengapa pemerintah tidak mewajibkan saja seluruh toko lokal dan warung makan di daerah untuk mendaftar ke dalam sistem pengadaan elektronik?

Jawabannya sederhana: dunia usaha mikro bergerak berdasarkan logika kelangsungan arus kas harian (daily cash flow), bukan logika kepatuhan dokumen birokrasi.

Bagi seorang pemilik bengkel las di kecamatan atau pemilik warung makan yang menyediakan konsumsi rapat dinas, modal kerja mereka berputar setiap hari. Uang hasil penjualan hari ini langsung digunakan untuk membeli bahan baku esok subuh. Mereka tidak memiliki cadangan modal untuk menunggu pembayaran dari kas daerah yang baru cair tiga atau empat minggu setelah acara selesai, apalagi jika pencairan di akhir tahun anggaran tertunda hingga tahun berikutnya.

Selain persoalan kecepatan pembayaran, kompleksitas perpajakan dan antarmuka aplikasi juga menjadi tembok penghalang. Bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki staf akuntansi, memahami perbedaan antara pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, serta pajak daerah restoran melalui berbagai portal digital pemerintah merupakan beban mental yang menakutkan. Mereka khawatir salah menghitung pajak dan berurusan dengan petugas pajak di kemudian hari.

Hambatan Pelaku Usaha MikroRealitas Bisnis Usaha Mikro LokalTuntutan Sistem Pengadaan Elektronik
Perputaran Modal KerjaButuh uang tunai harian untuk belanja bahan baku esok hariPembayaran non-tunai bertahap setelah verifikasi berkas pencairan
Kapasitas AdministrasiDikelola langsung oleh pemilik tanpa staf administrasi atau akuntanKewajiban unggah dokumen legalitas, berita acara, dan faktur elektronik
Literasi Digital & PajakTerbiasa transaksi tatap muka dan pencatatan manual sederhanaHarus mengoperasikan beberapa portal daring dan memahami kode pajak
Skala Nilai PesananPesanan pemerintah daerah sering kali kecil dan tidak rutinBiaya pengurusan akun dan kepatuhan tidak sebanding dengan margin untung

Mengembalikan Akal Sehat

Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah langkah maju yang tidak boleh surut ke belakang. Namun, agar teknologi benar-benar mempermudah pekerjaan dan mempercepat pelayanan publik, sistem pengadaan elektronik harus dirancang dengan prinsip proporsionalitas yang cerdas.

Langkah pertama adalah menetapkan batas ambang nilai belanja (threshold) yang rasional antara pengadaan elektronik formal dan belanja operasional mikro langsung. Untuk belanja kebutuhan operasional harian dan darurat di bawah nilai tertentu—misalnya di bawah lima juta atau sepuluh juta rupiah—unit kerja dan bendahara pengeluaran harus diberikan keleluasaan berbelanja langsung ke toko atau penyedia lokal terdekat menggunakan kartu kredit pemerintah daerah atau mekanisme uang persediaan tunai yang praktis. Bukti pertanggungjawabannya cukup berupa nota ritel resmi, foto barang atau kegiatan, dan catatan pengeluaran yang transparan, tanpa harus memaksa warung desa mendaftar ke portal pengadaan nasional.

Langkah kedua adalah menyederhanakan alur transaksi pada platform toko daring pemerintah khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Jika pemerintah tetap ingin mengintegrasikan pelaku usaha mikro daerah ke dalam ekosistem digital, antarmuka sistemnya harus dibuat semudah aplikasi pesan instan atau lokapasar ritel biasa. Pendaftaran cukup menggunakan nomor induk berusaha dan nomor induk kependudukan, perhitungan serta pemotongan pajak dilakukan sepenuhnya secara otomatis di balik layar oleh sistem perbankan pemerintah, dan pencairan dana ke rekening penyedia dilakukan secara otomatis dalam waktu maksimal satu kali dua puluh empat jam setelah barang dikonfirmasi diterima oleh pejabat pengadaan.

Langkah ketiga adalah memberikan ruang diskresi yang sah dan terlindungi bagi pelaksana lapangan untuk kondisi geografis khusus dan kebutuhan mendesak. Peraturan pengadaan sebenarnya sudah membuka ruang pengecualian untuk daerah terpencil atau kondisi darurat operasional. Namun, ruang pengecualian ini sering kali tidak berani digunakan oleh pejabat di daerah karena takut dipermasalahkan oleh auditor. Oleh karena itu, kepala daerah bersama inspektorat perlu menerbitkan pedoman teknis yang tegas mengenai kriteria belanja mikro lokal yang dikecualikan dari kewajiban e-katalog, sehingga staf di kecamatan dan puskesmas dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa takut.

Teknologi Seharusnya Memperpendek Jarak, Bukan Memperpanjang Urusan

Pada hakikatnya, tujuan utama dari setiap inovasi sistem pengadaan adalah memastikan bahwa kebutuhan negara terpenuhi dengan cara yang paling cepat, paling hemat, dan paling dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika sebuah sistem elektronik justru membuat pembelian suku cadang pompa air seharga dua ratus ribu rupiah memakan waktu sepuluh hari dan menghabiskan biaya logistik jutaan rupiah, maka sistem tersebut sedang kehilangan akal sehatnya. Kita tidak boleh membiarkan alat bantu administratif berubah menjadi berhala baru yang disembah hingga melumpuhkan pelayanan publik di lapangan.

Pengadaan pemerintah yang matang adalah pengadaan yang mampu membedakan mana urusan besar yang membutuhkan pengawasan berlapis, dan mana urusan sederhana yang membutuhkan kecepatan eksekusi. Dengan mengembalikan proporsionalitas dan akal sehat ke dalam tata kelola pengadaan elektronik, birokrasi kita akan bergerak jauh lebih lincah, pelaku usaha mikro lokal akan benar-benar merasakan manfaat belanja negara, dan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari kerumitan prosedur yang seharusnya mempermudah hidup mereka.

Bagikan tulisan ini jika bermanfaat