Di ruang rapat unit kerja pengadaan barang dan jasa sebuah pemerintah provinsi, suasana siang itu terasa begitu akrab. Empat orang anggota kelompok kerja pemilihan duduk berhadapan dengan lima orang perwakilan perusahaan penyedia jasa konstruksi yang sedang mengikuti proses pembuktian kualifikasi untuk paket peningkatan jalan lingkar kabupaten.
Yang menarik, ini bukanlah pertemuan pertama mereka untuk paket pekerjaan tersebut.
Dua bulan sebelumnya, tender pertama untuk jalan lingkar yang sama telah dinyatakan gagal karena seluruh peserta tidak memenuhi syarat teknis dokumen penawaran. Sebulan kemudian, tender ulang pertama digelar, dan hasilnya kembali buntu karena hanya satu penyedia yang memasukkan harga penawaran di bawah harga perkiraan sendiri, sementara peserta lainnya gugur pada evaluasi administrasi.
Kini, tender ulang kedua sedang berlangsung. Namun, ketika saya mencermati daftar nama perusahaan dan wajah-wajah yang hadir di ruang pembuktian kualifikasi tersebut, saya tersenyum kecut. Perusahaan-perusahaannya masih lima perusahaan yang persis sama seperti pada tender pertama. Bahkan, orang-orang yang duduk di kursi tamu itu pun masih orang-orang yang sama—hanya bertukar map perusahaan dan berganti posisi urutan penawaran.
“Kalau hasilnya begini terus, kita bukan sedang mengadakan kompetisi ulang, Pak,” bisik seorang anggota kelompok kerja pemilihan kepada saya saat jeda istirahat. “Kita hanya sedang mengulang panggung sandiwara dengan pemain yang sama dan naskah yang sedikit direvisi.”
Fenomena tender ulang dengan lingkaran pemain yang tak berubah ini merupakan salah satu penyakit kronis dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara regulasi, ketika sebuah tender gagal, pengulangan proses adalah langkah prosedural yang sah dan diwajibkan untuk mencari penyedia yang memenuhi syarat. Namun, di lapangan, tender ulang sering kali gagal menghadirkan darah segar maupun persaingan yang sehat karena akar masalah dari kegagalan tender pertama tidak pernah benar-benar dibedah dan disembuhkan.
Mengapa Pasar Tidak Merespons Panggilan Kedua?
Dalam teori ekonomi pasar, pengumuman tender ulang seharusnya menjadi sinyal terbuka bagi pelaku usaha baru untuk masuk, bersaing, dan merebut peluang bisnis yang ditinggalkan oleh peserta sebelumnya. Namun, kenyataan di dunia pengadaan publik sering kali berjalan berlawanan dengan hukum pasar ideal.
Ada beberapa faktor struktural yang membuat peserta tender ulang tetap berputar pada lingkaran pelaku usaha yang sama.
Pertama, menyempitnya jendela waktu pelaksanaan proyek. Ketika tender pertama gagal, waktu kalender tahun anggaran sudah berjalan jauh. Saat tender ulang diumumkan, sisa waktu pengerjaan fisik di lapangan menjadi semakin pendek dan ketat. Bagi perusahaan konstruksi atau penyedia barang yang profesional dan menjaga reputasi, sisa waktu yang sempit itu merupakan risiko operasional yang terlalu tinggi. Mereka enggan mempertaruhkan nama baik perusahaan pada proyek yang berpotensi terlambat dan terkena denda atau pemutusan kontrak. Akibatnya, hanya pemain-pemain lama di daerah tersebut—yang sudah terbiasa bermain di zona abu-abu tenggat waktu—yang berani masuk kembali.
Kedua, tidak adanya perubahan substantif pada dokumen pemilihan dan harga perkiraan sendiri. Banyak kelompok kerja pemilihan yang saat melaksanakan tender ulang hanya mengganti tanggal jadwal lelang dan sedikit melonggarkan satu atau dua syarat administrasi, tanpa mengevaluasi mengapa pelaku usaha di luar daerah atau pemain baru enggan menawar sejak awal. Jika harga perkiraan sendiri sejak awal sudah terlalu mepet dengan biaya riil di lapangan, atau syarat kualifikasinya terlalu bias pada pengalaman lokal tertentu, maka berapa kali pun tender diulang, pasar yang sehat tetap tidak akan melirik.
| Faktor Penyebab | Kondisi pada Tender Pertama | Kondisi pada Tender Ulang | Dampak terhadap Komposisi Peserta |
| Sisa Waktu Kerja | Masih ideal sesuai perencanaan teknis awal | Semakin sempit dan menekan jadwal eksekusi | Penyedia profesional mundur menghindari risiko keterlambatan |
| Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Dihitung berdasarkan standar harga lama yang ketat | Sering kali tidak disesuaikan meski pasar sudah bergerak | Tidak menarik minat kompetitor baru dari luar wilayah |
| Syarat Kualifikasi & Teknis | Terlalu spesifik atau mengarah pada pola tertentu | Hanya mengalami revisi kosmetik pada jadwal | Hanya lingkaran penyedia lama yang sudah menyiapkan berkasnya |
| Persepsi Risiko Pasar | Dianggap sebagai peluang bisnis terbuka yang sehat | Dianggap sebagai paket bermasalah atau sudah bertuan | Pelaku usaha baru enggan membuang biaya penyiapan penawaran |
Ilusi Kompetisi dan Lingkaran Pemain Lokal
Sebagai praktisi yang puluhan tahun mengamati perilaku penawaran di sistem pengadaan elektronik, saya sering melihat pola interaksi yang unik di balik tender-tender daerah yang berulang kali gagal.
Di banyak kabupaten dan kota, struktur pasar penyedia barang dan jasa memiliki sifat oligopolistik lokal. Jumlah perusahaan yang memiliki klasifikasi usaha, peralatan berat, dan dukungan keuangan yang memadai di wilayah tersebut memang terbatas pada segelintir nama. Mereka saling mengenal satu sama lain, tergabung dalam asosiasi yang sama, dan sering kali berbagi sumber daya di lapangan.
Ketika sebuah tender gagal dan diulang, para pelaku usaha di lingkaran lokal ini segera melakukan konsolidasi. Jika pada tender pertama mereka gagal karena kurang teliti menyusun dokumen teknis atau terlalu berani menekan harga penawaran hingga gugur pada evaluasi kewajaran harga, maka pada tender ulang mereka memperbaiki kesalahan administratif tersebut bersama-sama.
Dari luar, sistem pengadaan secara elektronik mencatat adanya lima atau enam perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran. Secara statistik, tingkat kompetisi tampak tinggi. Namun, secara substantif, tidak ada persaingan harga maupun inovasi metodologi kerja yang sejati. Tender ulang hanya menjadi sarana koreksi teknis bagi kelompok pemain yang sama agar bisa lolos verifikasi kelompok kerja pemilihan tanpa melanggar aturan formal.
Lebih jauh lagi, pelaku usaha dari luar daerah sering kali mengalami hambatan psikologis untuk masuk ke dalam tender ulang. Dalam persepsi dunia usaha, sebuah paket pekerjaan yang sudah mengalami kegagalan tender sekali atau dua kali sering dianggap sebagai “paket yang sudah ada pemiliknya” atau paket yang memiliki kerumitan non-teknis di lapangan. Daripada menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya jaminan penawaran untuk bertarung di wilayah yang tidak ramah, perusahaan dari luar daerah lebih memilih fokus pada paket-paket tender perdana di tempat lain.
Jebakan Prosedural
Mengapa kelompok kerja pemilihan dan pejabat pembuat komitmen sering terjebak melaksanakan tender ulang tanpa perbaikan mendasar?
Jawabannya kembali pada budaya kerja yang terlalu terpaku pada kepatuhan prosedural dan tekanan penyerapan anggaran.
Dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketika tender dinyatakan gagal, terdapat jalur prosedural yang harus ditempuh: evaluasi penyebab kegagalan, penyusunan ulang dokumen pemilihan jika diperlukan, hingga pelaksanaan tender ulang. Jika tender ulang masih juga gagal, barulah regulasi membuka opsi penunjukan langsung dengan syarat dan ketentuan yang ketat.
Dalam praktiknya, banyak pelaku pengadaan di lapangan yang memandang tahap evaluasi penyebab kegagalan tender sebagai formalitas singkat belaka. Karena dikejar tenggat waktu penyerapan anggaran triwulanan dan ketakutan proyek tidak selesai sebelum akhir Desember, mereka terburu-buru menayangkan kembali pengumuman tender ulang hanya dalam hitungan hari setelah penetapan gagal lelang.
Padahal, tanpa bedah masalah yang jujur, mengulang tender dengan dokumen dan pendekatan yang sama persis ibarat menebar jala yang berlubang di kolam yang sama dan berharap menangkap ikan yang berbeda.
Jika tender pertama gagal karena spesifikasi teknis terlalu kaku sehingga tidak ada produk di pasaran yang memenuhi seluruh syarat sekaligus, maka tender ulang tidak akan berhasil sebelum spesifikasi itu diubah menjadi berbasis fungsi dan kinerja. Jika tender pertama gagal karena harga satuan terlalu rendah dibandingkan harga material terkini, maka tender ulang hanya akan membuang-buang waktu apabila tidak didahului dengan pemutakhiran harga perkiraan sendiri yang realistis.
| Tahap Evaluasi Tender Gagal | Pendekatan Formalitas (Sering Terjadi) | Pendekatan Substantif (Seharusnya Dilakukan) |
| Analisis Penyebab Gagal | Menyalahkan ketidaktelitian peserta dalam mengunggah berkas | Membedah dokumen sendiri: apakah spesifikasi terlalu kaku atau HPS terlalu rendah |
| Peninjauan Harga (HPS) | Mempertahankan angka HPS lama agar tidak mengubah rencana anggaran | Melakukan survei pasar ulang untuk menyesuaikan harga dengan kondisi terkini |
| Perluasan Akses Pasar | Sekadar menayangkan ulang pengumuman di portal elektronik | Melakukan penjajakan pasar (market sounding) aktif ke asosiasi dan penyedia luar daerah |
| Penyesuaian Jadwal Kerja | Memangkas durasi kerja lapangan agar tetap selesai di akhir tahun | Mengevaluasi ulang metode kerja atau mengubah skema menjadi kontrak tahun jamak jika perlu |
Strategi Membuka Pasar pada Tender Ulang
Agar tender ulang tidak lagi sekadar menjadi ajang reuni bagi peserta yang sama, dibutuhkan keberanian manajerial dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan kelompok kerja pemilihan untuk mengubah cara mereka berinteraksi dengan pasar.
Langkah pertama adalah mewajibkan audit internal singkat atas dokumen pemilihan setiap kali sebuah tender dinyatakan gagal. Sebelum tombol penayangan tender ulang ditekan, pejabat pembuat komitmen dan kelompok kerja pemilihan harus duduk bersama untuk menjawab tiga pertanyaan kritis: apakah spesifikasi teknis kita membatasi persaingan secara tidak perlu, apakah harga perkiraan sendiri kita masih masuk akal secara bisnis, dan apakah persyaratan kualifikasi penyedia terlalu berat untuk skala pekerjaan ini. Tanpa revisi nyata pada salah satu dari ketiga aspek tersebut, tender ulang sebaiknya ditunda hingga perbaikannya tuntas.
Langkah kedua adalah membuka komunikasi pasar secara transparan sebelum tender ulang diumumkan. Banyak pelaku pengadaan masih mengira bahwa berbicara dengan calon penyedia sebelum lelang adalah pelanggaran etika. Padahal, dalam tata kelola pengadaan modern, penjajakan pasar terbuka (open market consultation) justru merupakan instrumen utama untuk menarik minat kompetitor baru. Instansi pemerintah dapat mengundang asosiasi usaha, pabrikan, maupun penyedia dari berbagai daerah dalam forum terbuka yang tercatat secara resmi untuk memaparkan rencana proyek, mendengarkan masukan mengenai kendala teknis di lapangan, dan meyakinkan pasar bahwa proses pemilihan berlangsung adil dan terbuka bagi siapa saja.
Langkah ketiga adalah merasionalisasi jadwal pelaksanaan pekerjaan secara jujur. Jika kegagalan tender pertama telah memakan waktu dua hingga tiga bulan sehingga sisa waktu tahun anggaran tidak lagi mencukupi untuk menyelesaikan konstruksi secara berkualitas, pemerintah daerah harus berani mengambil keputusan rasional. Daripada memaksakan tender ulang dengan waktu kerja yang mustahil—yang hanya akan menarik penyedia nekat—lebih baik menyesuaikan lingkup pekerjaan agar tetap berkualitas, atau menggeser skema pendanaan menjadi kontrak tahun jamak apabila regulasi dan kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Langkah keempat adalah memperkuat sistem pengawasan atas indikasi persekongkolan horizontal antarpeserta. Ketika data sistem pengadaan secara elektronik menunjukkan bahwa tender ulang kembali diikuti oleh kelompok perusahaan yang sama dengan pola penawaran yang berulang, unit kerja pengadaan bersama inspektorat perlu mencermati jejak digital penawaran mereka—mulai dari kesamaan alamat protokol internet saat mengunggah dokumen, kemiripan format dokumen teknis, hingga pola urutan harga penawaran. Penegakan sanksi daftar hitam yang tegas terhadap praktik pengaturan tender akan memberikan sinyal kuat bahwa ruang pengadaan publik bukan tempat bermain bagi kartel lokal.
Mengembalikan Makna Kompetisi Sejati
Tujuan utama dari mekanisme tender dalam belanja pemerintah bukanlah sekadar menggugurkan kewajiban administratif untuk mendapatkan satu nama pemenang kontrak. Tujuan sejati dari tender adalah menghadirkan kompetisi yang sehat agar negara memperoleh inovasi terbaik, kualitas pekerjaan tertinggi, dan harga yang paling efisien.
Kompetisi hanya bisa lahir apabila pasar percaya bahwa pintu persaingan benar-benar terbuka lebar, aturan mainnya adil dan masuk akal, serta hasil pekerjaannya dihargai secara wajar.
Ketika sebuah tender ulang hanya mempertemukan wajah-wajah yang sama dengan penawaran yang seragam, itu adalah alarm keras bagi para pengelola pengadaan bahwa ada sesuatu yang tersumbat dalam rancangan belanja kita. Tugas kitalah untuk membongkar sumbatan itu di meja perencanaan, bukan sekadar memutar ulang mesin lelang dan berharap keajaiban datang dengan sendirinya.







