Di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan raya ibu kota kabupaten, dua orang pria duduk berhadapan di meja sudut dengan map dokumen terbuka di antara cangkir kopi hitam mereka. Pemandangan itu tampak biasa saja, kecuali jika kita mengenal siapa kedua pria tersebut.
Pria pertama adalah direktur utama perusahaan konstruksi dari luar provinsi yang baru saja tiga hari lalu ditetapkan sebagai pemenang tender pembangunan jaringan perpipaan air bersih senilai lima miliar rupiah. Pria kedua adalah direktur perusahaan lokal yang menjadi pesaing utamanya dalam tender yang sama—dan dinyatakan kalah pada evaluasi harga dengan selisih penawaran hanya satu koma dua persen.
Dua minggu kemudian, saat saya melakukan inspeksi mendadak ke lokasi penggalian jalur pipa di desa terpencil, saya melihat papan nama proyek bertuliskan nama perusahaan pemenang dari luar provinsi tersebut. Namun, seluruh alat berat ekskavator mini, truk pengangkut pipa, mandor lapangan, hingga kepala pelaksana yang memegang gambar kerja di lapangan adalah tim dari perusahaan lokal yang kalah tender tadi.
Ketika saya mengonfirmasi temuan lapangan itu kepada pejabat pembuat komitmen proyek tersebut, jawabannya terdengar begitu enteng seolah itu adalah kelaziman bisnis yang tidak perlu dipersoalkan.
“Tidak masalah, Pak. Pemenang tendernya memang perusahaan luar daerah, tapi mereka menggandeng penyedia lokal yang kalah kemarin untuk membantu pelaksanaan fisik di lapangan karena lebih menguasai medan dan tenaga kerja setempat. Yang penting pekerjaannya jalan dan selesai tepat waktu.”
Kalimat “yang penting pekerjaannya jalan” sering kali menjadi selimut pembenar bagi salah satu praktik paling abu-abu dan berisiko tinggi dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah: pemenang tender menyerahkan atau mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia yang kalah dalam kompetisi lelang yang sama.
Mengapa Pemenang Tender Menggandeng Lawan Tandingnya Sendiri?
Dalam teori kompetisi pasar bebas, pemenang tender dan peserta yang kalah adalah dua entitas yang bersaing memperebutkan satu kontrak. Namun, dalam realitas lapangan pengadaan pemerintah di Indonesia, batas antara pesaing dan mitra kerja sering kali melebur sesaat setelah pengumuman pemenang ditayangkan di sistem pengadaan secara elektronik.
Sebagai praktisi yang puluhan tahun mengamati dinamika perilaku penyedia di tingkat pusat maupun daerah, saya melihat ada dua motif besar di balik fenomena pemenang tender meminta bantuan penyedia yang kalah.
Motif pertama adalah keterbatasan kapasitas operasional riil sang pemenang di lokasi proyek. Banyak perusahaan dari kota besar atau luar provinsi memenangkan tender di daerah karena unggul dalam kelengkapan dokumen administratif, kekuatan laporan keuangan, atau efisiensi harga penawaran. Namun, begitu kontrak diteken, mereka sadar bahwa memobilisasi alat berat, mendatangkan mandor, dan mengelola dinamika sosial lapangan di daerah terpencil memakan biaya logistik yang jauh melampaui hitungan anggaran mereka. Jalan paling praktis untuk menekan biaya operasional adalah mendatangi kontraktor lokal yang kalah tender—yang memang sudah memiliki peralatan dan jaringan tenaga kerja siap pakai di lokasi tersebut—lalu menyerahkan pekerjaan fisik kepada mereka dengan harga borongan yang lebih rendah.
Motif kedua—yang jauh lebih berbahaya—adalah indikasi adanya persekongkolan horizontal (bid rigging) sejak sebelum tender dimulai. Dalam skema ini, pertarungan di sistem pengadaan elektronik sebenarnya hanyalah sandiwara yang sudah diatur naskahnya di luar sistem. Dua atau tiga perusahaan bersepakat siapa yang akan dimenangkan dengan harga tertentu, dengan janji kompensasi bahwa setelah kontrak ditandatangani, pemenang akan membagi porsi pekerjaan atau memberikan subkontrak kepada peserta pendamping yang sengaja mengalah dalam penawaran harga.
| Pola Kerja Sama Pasca-Tender | Karakteristik di Lapangan | Status Hukum dalam Regulasi Pengadaan | Risiko bagi Instansi Pemerintah |
| Pengalihan Seluruh Pekerjaan Utama | Pemenang hanya menerima fee kontrak, seluruh fisik dikerjakan penyedia yang kalah | Dilarang keras (subkontrak total / jual beli paket pekerjaan) | Kontrak batal demi hukum, sanksi daftar hitam, dan temuan kerugian negara |
| Subkontrak Pekerjaan Spesialis Sah | Pemenang mengerjakan pekerjaan utama, sebagian kecil pekerjaan spesialis disubkontrakkan | Diperbolehkan dengan syarat ketat (persetujuan tertulis PPK sejak awal) | Relatif aman selama porsi utama tetap dikendalikan penuh oleh pemenang kontrak |
| Pengaturan Pemenang (Bid Rigging) | Kesepakatan pembagian kerja antarpeserta tender sebagai imbalan mengalah saat lelang | Pelanggaran hukum persaingan usaha dan tindak pidana korupsi | Pembatalan kontrak, sanksi denda persaingan usaha, hingga jerat pidana |
Subkontrak Sah vs Pengalihan Pekerjaan Ilegal
Dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kontrak bukanlah sesuatu yang diharamkan secara mutlak. Peraturan justru mendorong kemitraan antara penyedia besar dan usaha kecil daerah untuk pekerjaan spesialis tertentu—seperti pekerjaan instalasi listrik khusus, pemasangan rangka atap baja ringan, atau pengujian laboratorium tanah.
Namun, regulasi menarik garis batas yang sangat tegas dan tidak boleh ditawar: penyedia pemenang tender dilarang keras mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan utama kontrak kepada pihak lain, terlebih lagi kepada peserta yang ikut berkompetisi dan dinyatakan kalah dalam paket tender yang sama tanpa mekanisme yang sah.
Mengapa pelarangan ini begitu ketat?
Pertama, menghormati validitas hasil evaluasi kompetisi tender. Ketika kelompok kerja pemilihan menetapkan perusahaan A sebagai pemenang tender, keputusan itu didasarkan pada penilaian atas kemampuan teknis, peralatan, metode kerja, dan tenaga ahli yang dimiliki oleh perusahaan A. Perusahaan B yang kalah tender mungkin saja gugur karena peralatan utamanya tidak memenuhi syarat atau tenaga ahlinya tidak memiliki sertifikat kompetensi yang diwajibkan. Jika setelah kontrak ditandatangani perusahaan A justru menyerahkan pekerjaan tersebut kepada perusahaan B, maka seluruh proses seleksi kualifikasi dan evaluasi teknis yang memakan waktu berpekan-pekan menjadi sia-sia. Negara akhirnya mendapatkan hasil pekerjaan dari perusahaan yang sejatinya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia lelang.
Kedua, mencegah degradasi kualitas akibat pemotongan margin berlapis. Ketika pemenang tender meminta penyedia yang kalah untuk mengerjakan proyek tersebut, pemenang tender pasti mengambil selisih keuntungan bersih (management fee) dari nilai kontrak sebelum menyerahkan sisanya kepada pelaksana lapangan. Jika nilai kontrak sudah terpotong lima hingga sepuluh persen untuk membayar “jatah” pemenang tender di atas kertas, maka penyedia yang kalah tersebut terpaksa bekerja dengan anggaran yang sangat cekak. Untuk menutup biaya operasional dan tetap mendapat untung, pelaksana di lapangan akan memangkas mutu material, mengurangi volume campuran beton, atau mengabaikan standar keselamatan kerja.
Ketiga, mencegah praktik monopoli terselubung dan pengaturan lelang. Jika pemenang tender dibiarkan bebas membagi-bagikan pekerjaan kepada peserta yang kalah setelah tender usai, maka tidak ada lagi insentif bagi pelaku usaha untuk bersaing secara jujur menurunkan harga dan meningkatkan inovasi teknis. Seluruh peserta tender akan bersekongkol menjaga harga penawaran tetap tinggi mendekati harga perkiraan sendiri, karena siapa pun yang menang pada akhirnya akan tetap membagi kue proyek tersebut kepada yang kalah.
Mengapa Pejabat Pembuat Komitmen Sering Kecolongan di Lapangan?
Sebagai praktisi yang sering membedah kasus temuan audit proyek konstruksi dan pengadaan barang, saya mendapati bahwa pejabat pembuat komitmen sering kali baru menyadari adanya pengalihan pekerjaan kepada peserta yang kalah ketika proyek sudah berjalan setengah jalan—atau bahkan baru terungkap saat pemeriksaan audit pasca-proyek.
Ada tiga celah pengawasan yang membuat praktik ini mudah lolos di lapangan.
Celah pertama adalah absennya verifikasi identitas peralatan dan personel saat mobilisasi awal. Dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, pejabat pembuat komitmen sering kali hanya memeriksa dokumen rencana kerja di atas kertas tanpa mengecek langsung di lokasi proyek apakah nomor rangka alat berat, bukti kepemilikan kendaraan, dan identitas kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja para pekerja lapangan benar-benar berasal dari perusahaan pemenang tender, bukan milik perusahaan pesaing yang kalah.
Celah kedua adalah sikap permisif pejabat pembuat komitmen demi mengejar progres fisik. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen yang sebenarnya tahu di dalam hati bahwa pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh kontraktor lokal yang kalah tender. Namun, karena melihat pekerjaan fisik berjalan lancar dan takut proyek terlambat di akhir tahun anggaran, mereka memilih menutup mata selama seluruh laporan administrasi dan penagihan termin tetap ditandatangani oleh direktur perusahaan pemenang tender. Padahal, membiarkan pengalihan pekerjaan utama tanpa tindakan tegas merupakan bentuk pembiaran pelanggaran kontrak yang dapat menyeret pejabat pembuat komitmen ke dalam pusaran tanggung jawab hukum.
Celah ketiga adalah ketiadaan pengendalian atas surat kuasa operasional dan aliran pembayaran. Pemenang tender yang menyerahkan pekerjaannya kepada penyedia yang kalah sering kali menerbitkan surat kuasa lapangan kepada staf perusahaan yang kalah tersebut agar bisa menghadiri rapat teknis dinas dan menandatangani buku harian proyek. Ketika pejabat pembuat komitmen menerima surat kuasa tersebut tanpa memeriksa status kepegawaian orang yang diberi kuasa, pengalihan kendali proyek pun dilegalkan secara tidak sadar.
| Titik Pengawasan Kontrak | Indikasi Awal Pengalihan Pekerjaan ke Pihak Kalah | Langkah Verifikasi dan Pencegahan oleh PPK |
| Mobilisasi Peralatan & Personel | Stiker alat berat, surat jalan material, dan seragam pekerja milik perusahaan lain | Mencocokkan bukti kepemilikan alat berat dan daftar BPJS Ketenagakerjaan dengan dokumen penawaran |
| Rapat Koordinasi Lapangan | Direktur dan tenaga ahli pemenang tidak pernah hadir, diwakili orang perusahaan lain | Menolak kehadiran perwakilan yang tidak tercatat sebagai pegawai tetap atau personel kontrak |
| Pengajuan Subkontrak Spesialis | Penyedia mengajukan subkontrak untuk porsi pekerjaan inti dengan nilai besar | Menolak permohonan subkontrak pekerjaan utama dan membatasi hanya pada pekerjaan spesialis sesuai kontrak |
| Administrasi Penagihan Termin | Faktur pembelian material dan bukti bayar upah tercatat atas nama entitas berbeda | Mewajibkan seluruh bukti transaksi pembelian material utama atas nama perusahaan pemenang kontrak |
Langkah Tegas Mengunci Kendali Eksekusi pada Pemenang Sah
Untuk memastikan bahwa pemenang tender benar-benar memikul tanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dimenangkannya dan tidak mengalihkannya secara ilegal kepada penyedia yang kalah, pejabat pembuat komitmen harus menegakkan disiplin pengawasan sejak hari pertama kontrak diteken.
Langkah pertama adalah menegaskan larangan pengalihan pekerjaan utama dalam syarat-syarat khusus kontrak dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Pada pertemuan perdana setelah tanda tangan kontrak, pejabat pembuat komitmen wajib mengingatkan direktur perusahaan pemenang bahwa setiap bentuk pengalihan pekerjaan inti kepada pihak lain—terutama kepada peserta tender lain dalam paket yang sama—adalah pelanggaran berat kontrak yang berkonsekuensi pemutusan kontrak sepihak dan pengusulan sanksi daftar hitam.
Langkah kedua adalah melakukan verifikasi lapangan atas keaslian sumber daya pemenang tender pada minggu pertama mobilisasi. Tim teknis pejabat pembuat komitmen dan konsultan pengawas harus memeriksa langsung ke lokasi proyek: apakah tenaga ahli utama yang dinilai saat lelang benar-benar berada di lokasi memimpin pekerjaan, apakah alat berat yang didatangkan sesuai dengan daftar peralatan dalam dokumen penawaran, serta apakah faktur pemesanan material utama diterbitkan atas nama perusahaan pemenang tender.
Langkah ketiga adalah membatasi dan mengawasi secara ketat setiap permohonan subkontrak. Apabila di dalam dokumen pemilihan memang dibuka ruang subkontrak untuk pekerjaan spesialis tertentu yang bukan merupakan pekerjaan utama, penyedia wajib mengajukan permohonan tertulis beserta profil calon subkontraktornya kepada pejabat pembuat komitmen sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Pejabat pembuat komitmen wajib menolak permohonan tersebut apabila calon subkontraktor yang diajukan adalah peserta yang dinyatakan gugur atau kalah dalam proses tender paket pekerjaan yang bersangkutan, kecuali terdapat alasan teknis spesifik yang sangat mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan tanpa indikasi persekongkolan.
Langkah keempat adalah berani menerbitkan surat peringatan keras hingga pemutusan kontrak apabila ditemukan pengalihan pekerjaan ilegal. Jika inspeksi lapangan membuktikan bahwa pemenang tender hanya menjadi nama di atas papan proyek sementara seluruh kendali dan eksekusi lapangan diserahkan kepada penyedia yang kalah, pejabat pembuat komitmen tidak boleh berkompromi demi mengejar statistik penyerapan anggaran. Surat peringatan pertama harus segera diterbitkan dengan perintah agar pemenang tender mengambil alih kembali kendali penuh di lapangan dalam batas waktu yang ketat. Apabila perintah tersebut diabaikan, pemutusan kontrak dan pencairan jaminan pelaksanaan adalah satu-satunya jalan terhormat untuk menyelamatkan kualitas aset publik.
Menjaga Marwah Kompetisi dan Integritas Kontrak
Proses tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bukanlah sekadar undian administratif untuk menentukan siapa yang berhak menandatangani kontrak lalu menjual atau menyerahkan pekerjaan itu kepada pihak lain di belakang layar. Tender adalah mekanisme seleksi untuk menemukan entitas usaha yang paling siap, paling kompeten, dan paling bertanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan publik.
Ketika pemenang tender meminta bantuan penyedia yang kalah untuk melaksanakan pekerjaan utama di lapangan, sesungguhnya mereka sedang meruntuhkan fondasi keadilan kompetisi dan merampas hak masyarakat atas jaminan mutu dari penyedia terbaik yang telah diseleksi negara.
Ketegasan pejabat pembuat komitmen dalam mengawal keaslian pelaksana di lapangan adalah benteng terakhir yang menjaga agar kontrak pemerintah tetap bermartabat. Sebab pada akhirnya, uang negara dibayarkan bukan untuk membeli kepintaran menyusun dokumen penawaran di meja lelang, melainkan untuk menghadirkan karya nyata yang dikerjakan langsung oleh tangan-tangan profesional yang telah berjanji di hadapan negara.







