Admin Procurement

Pengaturan honorarium bagi Tim Penyelenggara Swakelola merupakan salah satu aspek teknis yang memerlukan ketelitian ekstra dalam pengelolaan keuangan daerah maupun negara. Tim Penyelenggara Swakelola—yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas—memegang peranan kunci dalam memastikan seluruh tahapan kegiatan…

Pelaksanaan kegiatan swakelola pada Pemerintah Daerah (Pemda) memerlukan mekanisme pengendalian yang terstruktur agar selaras dengan prinsip tata kelola keuangan publik yang akuntabel. Laporan kemajuan fisik dan keuangan merupakan instrumen kendali utama yang digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pengawas,…

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam siklus Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah, termasuk pada kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola. Berbeda dengan pengadaan melalui penyedia di mana HPS berfungsi sebagai acuan batas atas penawaran dan…

Dalam struktur pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah daerah, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan merupakan mesin penggerak utama di tahapan pemilihan penyedia. Berada di bawah naungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Bagian Pengadaan, Pokja Pemilihan memikul tanggung jawab yang sangat…

Dalam mata rantai pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan yang sangat sentral. PPK adalah jangkar operasional yang bertanggung jawab atas kendali mutu, waktu, dan biaya sebuah paket pengadaan. Salah satu tugas paling krusial…

Dalam sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas adalah pilar utama yang harus dijaga. Untuk menjamin hak-hak peserta tender (vendor) dari potensi kecurangan, diskriminasi, atau kelalaian yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan (Panitia Lelang), regulasi pengadaan…

Dalam ekosistem tata kelola keuangan daerah, tahapan perencanaan merupakan kompas yang menentukan ke mana arah pembangunan akan berjalan. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah daerah, sebagai instrumen utama eksekusi anggaran, sangat bergantung pada kualitas perencanaan ini. Secara regulasi, proses…

Indonesia adalah negara kesatuan yang luas dengan sistem desentralisasi yang kompleks. Dalam ekosistem tata kelola pemerintahan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) diatur melalui rajutan regulasi yang sangat dinamis. Pemerintah pusat bertindak sebagai regulator makro yang menetapkan garis-garis…

Proyek konstruksi merupakan motor penggerak utama pembangunan di tingkat pemerintah daerah. Jembatan yang menghubungkan desa terisolasi, gedung rumah sakit yang memadai, hingga pengaspalan jalan raya antar-kecamatan adalah wujud nyata dari penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dampaknya langsung…

Pembangunan infrastruktur fisik—mulai dari jalan raya, jembatan, gedung sekolah, hingga jaringan irigasi—merupakan sektor yang menyerap porsi terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Proyek-proyek konstruksi ini sejatinya direncanakan untuk memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal dan meningkatkan…