Dalam setiap prosesi pengadaan barang dan jasa, ada satu ritual yang tak pernah absen. Sebelum sebuah proyek dimulai, sebelum angka-angka tawar-menawar muncul di layar, para pihak yang terlibat—mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, hingga direktur perusahaan penyedia—akan membubuhkan tanda tangan di atas selembar kertas bermeterai. Dokumen itu berjudul gagah: Pakta Integritas.
Secara harfiah, pakta berarti perjanjian, dan integritas berarti kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Di atas kertas tersebut, tertulis janji-janji suci: tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akan bekerja secara transparan, serta siap menerima sanksi moral maupun hukum jika melanggar. Namun, ironi besar sering kali terjadi justru setelah tinta tanda tangan itu kering. Dokumen sakral tersebut sering kali berakhir menjadi tumpukan arsip yang membosankan atau sekadar pajangan meja yang tak memiliki taji. Mengapa janji tertulis ini begitu mudah dikhianati? Mengapa integritas sering kali kalah telak oleh realitas kepentingan?
Ritualisme Administratif yang Mematikan Makna
Penyebab pertama dan yang paling mendasar adalah terjebaknya Pakta Integritas ke dalam jeratan “ritualisme administratif”. Dalam birokrasi kita, ada kecenderungan untuk menganggap bahwa segala sesuatu yang sudah memiliki dokumen tertulis berarti sudah selesai secara substansi. Pakta Integritas telah bergeser maknanya dari sebuah komitmen moral menjadi sekadar syarat kelengkapan berkas.
Bagi banyak praktisi pengadaan, menandatangani Pakta Integritas tak berbeda jauh dengan mengisi absensi kehadiran. Ia dilakukan karena “aturan menyuruh demikian”, bukan karena ada perenungan mendalam tentang tanggung jawab di baliknya. Ketika sebuah nilai luhur berubah menjadi sekadar prosedur, maka ia kehilangan ruhnya. Ia menjadi benda mati. Inilah yang menyebabkan Pakta Integritas hanya dianggap sebagai pelengkap adminstrasi agar proses lelang bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Jika sejak awal ia dianggap sebagai beban dokumen, jangan heran jika isinya tak pernah meresap ke dalam perilaku kerja.
Tekanan Struktural vs Komitmen Personal
Integritas individu sering kali berbenturan dengan tembok tebal bernama tekanan struktural. Seorang pejabat pengadaan mungkin saja memiliki niat yang sangat tulus untuk menjalankan Pakta Integritas yang ia tanda tangani. Namun, apa yang terjadi ketika instruksi untuk “mengatur” pemenang datang dari pimpinan yang lebih tinggi? Atau ketika tekanan politik dari pemilik kepentingan lokal mulai masuk ke ruang kerjanya?
Dalam situasi ini, Pakta Integritas sering kali menjadi dokumen yang tak berdaya. Individu dihadapkan pada pilihan sulit: menjaga janji di atas kertas namun berisiko kehilangan jabatan (atau bahkan karier), atau mengikuti arus kepentingan demi “keamanan” posisi. Lingkungan kerja yang tidak mendukung ekosistem integritas akan membuat dokumen apa pun menjadi mandul. Pakta Integritas tidak akan pernah sakti selama ia hanya menjadi beban individu tanpa didukung oleh budaya organisasi yang juga memiliki integritas. Kolektivitas dalam melakukan penyimpangan sering kali jauh lebih kuat daripada selembar kertas perjanjian tunggal.
Lemahnya Sanksi yang “Menggigit”
Secara hukum, pelanggaran Pakta Integritas memang bisa berujung pada sanksi hitam (blacklist) atau tuntutan hukum. Namun, dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan sering kali hanya menyentuh permukaan. Jarang sekali kita melihat Pakta Integritas digunakan sebagai instrumen utama untuk membatalkan sebuah kontrak secara sepihak di tengah jalan hanya karena terbukti ada pelanggaran etika yang belum menyentuh ranah pidana.
Karena sanksinya dianggap “jauh” atau sulit dibuktikan, banyak orang menjadi berani meremehkan Pakta Integritas. Ada persepsi bahwa selama tidak tertangkap tangan oleh KPK, maka tanda tangan di Pakta Integritas itu aman-aman saja. Dokumen ini kekurangan “daya paksa” secara moral karena penegakannya yang masih sangat formalistik. Seharusnya, Pakta Integritas menjadi pintu masuk bagi sanksi sosial dan administratif yang cepat, namun realitanya, ia sering kali hanya menjadi barang bukti yang baru dicari-cari setelah kasus korupsi meledak ke permukaan.
Fenomena “Perselingkuhan” di Balik Layar
Dalam dunia pengadaan, relasi antara vendor dan pengguna barang/jasa sering kali terlalu akrab. Hubungan yang awalnya profesional sering kali bergeser menjadi hubungan personal yang penuh kompromi. Dalam suasana keakraban yang salah kaprah inilah Pakta Integritas terlupakan.
Ketika vendor dan pejabat pengadaan sudah duduk bersama dalam jamuan makan yang dibayari oleh pihak penyedia, atau saat pembicaraan sudah masuk ke ranah “titipan” untuk kepentingan tertentu, Pakta Integritas yang terpajang di kantor hanya akan menjadi saksi bisu yang ditertawakan. Ada semacam kemunafikan yang terlembagakan; semua orang sepakat menandatangani kejujuran, tapi di saat yang sama semua orang memaklumi adanya “biaya koordinasi”. Selama budaya “balas budi” dan gratifikasi masih dianggap sebagai pelumas birokrasi, Pakta Integritas akan tetap menjadi dokumen yang paling kesepian di atas meja.
Digitalisasi yang Belum Menyentuh Hati
Kita sudah masuk ke era E-Katalog dan E-Procurement yang serba digital. Pakta Integritas kini pun bisa ditandatangani secara elektronik. Secara sistem, celah untuk bertemu fisik dan melakukan kolusi memang berkurang. Namun, digitalisasi hanyalah alat. Ia bisa membatasi pertemuan, tapi ia tidak bisa membatasi niat.
Justru di era digital, tantangan integritas menjadi lebih berat karena modusnya semakin canggih dan sulit dideteksi. Digitalisasi Pakta Integritas terkadang justru semakin menjauhkannya dari sisi kemanusiaan. Orang hanya perlu mencentang boks “Setuju” tanpa membaca isinya. Kehilangan sentuhan fisik dalam menandatangani dokumen sering kali diikuti dengan hilangnya rasa tanggung jawab atas apa yang disetujui. Teknologi telah mempermudah proses, namun belum tentu memperkuat karakter.
Solusi: Menghidupkan Kembali Dokumen yang Mati
Agar Pakta Integritas tidak lagi sekadar menjadi pajangan meja, diperlukan langkah-langkah yang melampaui urusan administrasi:
- Personalisasi Komitmen: Sebelum penandatanganan, perlu ada sesi pengarahan khusus yang menekankan pada dampak nyata dari korupsi pengadaan bagi masyarakat. Hubungkan angka rupiah yang dikorupsi dengan jumlah ruang kelas yang tidak bisa dibangun atau obat-obatan yang tidak bisa dibeli. Kembalikan sisi kemanusiaannya.
- Transparansi Pasca-Penandatanganan: Pakta Integritas yang sudah ditandatangani harus dipublikasikan secara terbuka di portal pengadaan masing-masing instansi. Biarkan publik ikut mengawasi. Ketika sebuah janji diketahui oleh orang banyak, beban moral untuk melanggarnya akan menjadi jauh lebih besar.
- Audit Integritas secara Berkala: Jangan menunggu ada kasus baru dokumen diperiksa. APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) harus melakukan audit integritas secara acak, termasuk memantau gaya hidup dan hubungan antara pejabat pengadaan dengan vendor-vendor tertentu.
- Sanksi Sosial yang Nyata: Instansi harus berani mengumumkan perusahaan atau individu yang melanggar Pakta Integritas bukan hanya ke sistem informasi, tapi juga melalui kanal komunikasi publik agar ada efek jera secara sosial.
- Perlindungan bagi Para Penjaga Janji: Berikan perlindungan dan insentif bagi mereka yang berani memegang teguh Pakta Integritas meskipun berada di bawah tekanan atasan. Kita butuh pahlawan-pahlawan kecil di ruang pengadaan yang merasa bangga karena tetap bersih, bukan malah dikucilkan karena dianggap “tidak mau diajak kerja sama”.
Penutup: Integritas Bukan Pajangan, Tapi Perilaku
Pakta Integritas adalah cermin dari wajah moralitas birokrasi kita. Jika ia berakhir menjadi pajangan meja, berarti ada yang salah dengan cara kita melihat jabatan dan tanggung jawab. Dokumen tersebut seharusnya menjadi alarm yang berbunyi keras setiap kali godaan untuk menyimpang itu datang.
Integritas tidak terletak pada tinta yang tertoreh di atas kertas meterai, melainkan pada keberanian untuk mengatakan “tidak” pada kesepakatan bawah meja, dan keberanian untuk mengatakan “ya” pada aturan yang benar meskipun itu pahit. Mari kita jadikan Pakta Integritas sebagai napas dalam setiap langkah pengadaan kita.
Jangan biarkan dokumen itu berdebu. Mari kita bersihkan, kita baca ulang, dan yang paling penting: kita jalankan. Karena pada akhirnya, bukan pajangan di meja yang akan menyelamatkan karier dan martabat kita, melainkan kejujuran yang kita bawa pulang ke rumah setiap hari. Melalui procurement.id, mari kita suarakan kembali: Integritas adalah harga mati, bukan pajangan yang bisa ditawar-tawar.
Catatan Penulis: Artikel ini adalah ajakan bagi setiap insan pengadaan untuk kembali menatap kertas Pakta Integritas di meja masing-masing, bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai komitmen suci kepada rakyat.
