Dalam sebuah simfoni pembangunan, konsultan perencana adalah konduktornya. Sebelum traktor pertama menderu di lapangan atau batu pertama diletakkan, konsultan perencanalah yang lebih dulu bekerja di atas kertas dan layar komputer. Mereka adalah para profesional yang bertugas menerjemahkan visi pemerintah menjadi cetak biru teknis, menghitung estimasi biaya (HPS), hingga menyusun spesifikasi barang dan jasa. Tanpa sentuhan pena mereka, sebuah proyek hanyalah angan-angan abstrak.
Namun, di balik peran intelektual yang begitu mulia, tersimpan sebuah kerentanan besar. Sebagai pihak yang menentukan “apa” yang akan dibeli dan “berapa” harganya, konsultan perencana memegang kunci gerbang seluruh ekosistem pengadaan. Di sinilah sisi gelap itu sering kali muncul. Pertanyaan kritis pun menyeruak ke permukaan: apakah mereka benar-benar bekerja sebagai arsitek yang membangun peradaban, atau justru terjebak menjadi arsitek yang merancang skenario korupsi sejak dari hulu?
Hulu yang Tercemar: Korupsi di Atas Kertas
Banyak orang mengira korupsi pengadaan terjadi saat tender berlangsung atau saat konstruksi dikerjakan. Padahal, dalam banyak kasus, “benih” penyimpangan sudah ditanam jauh sebelumnya, tepat di meja konsultan perencana. Inilah yang disebut sebagai korupsi di tingkat hulu.
Sebagai penyusun Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), konsultan memiliki kekuatan luar biasa untuk mengarahkan proyek ke vendor tertentu. Modusnya beragam, mulai dari menyusun spesifikasi yang sangat spesifik (mengunci merek) sehingga hanya satu penyedia yang bisa memenuhi, hingga melakukan mark-up harga satuan yang tidak masuk akal namun dibungkus dengan data pembanding yang tampak legal. Jika hulunya sudah tercemar oleh kesepakatan bawah meja antara konsultan dan calon vendor, maka proses lelang sesudahnya hanyalah sandiwara administratif untuk melegalkan pemenang yang sudah ditentukan sejak dalam pikiran sang perencana.
Dilema Independensi: Antara Profesionalisme dan Pesanan
Secara teoretis, konsultan perencana haruslah independen. Mereka dibayar oleh negara untuk memberikan saran teknis yang objektif. Namun, realita di lapangan sering kali berbicara lain. Konsultan perencana sering kali berada dalam posisi terjepit antara idealisme profesi dan tekanan “pesanan”.
Pesanan ini bisa datang dari dua arah. Pertama, dari oknum pejabat (User/PPK) yang menginginkan proyek tersebut “diamankan” untuk rekanan tertentu. Kedua, dari vendor raksasa yang secara proaktif mendekati konsultan agar produk mereka dimasukkan ke dalam daftar spesifikasi wajib. Dalam situasi ini, konsultan perencana sering kali kehilangan kedaulatan intelektualnya. Mereka tidak lagi menggambar berdasarkan kebutuhan fungsi, melainkan menggambar berdasarkan keinginan pemberi pesanan. Ketika pena perencana sudah bisa “dibeli”, maka fungsi mereka sebagai penjaga gawang kualitas pengadaan pun runtuh seketika.
Fenomena “Pinjam Nama” dan Konsultan Boneka
Sisi gelap lain yang sering terabaikan adalah praktik di internal industri konsultan itu sendiri. Banyak perusahaan konsultan perencana yang sebenarnya tidak memiliki tenaga ahli yang memadai, namun mereka memenangkan kontrak perencanaan melalui praktik “pinjam bendera” atau menggunakan sertifikat keahlian milik orang lain (pedagang sertifikat).
Akibatnya, dokumen perencanaan yang dihasilkan sering kali berkualitas rendah, hanya berupa hasil copy-paste dari proyek tahun sebelumnya, atau yang lebih parah, dokumen tersebut sebenarnya disusun oleh vendor yang berkepentingan. Konsultan dalam hal ini hanya berfungsi sebagai “tukang stempel” administratif untuk memenuhi syarat legal. Ketika dokumen perencanaan dibuat oleh pihak yang nantinya akan ikut tender (atau berafiliasi), maka konflik kepentingan sudah terjadi sejak detik pertama. Ini adalah cacat bawaan yang hampir pasti akan berujung pada kerugian negara dan kegagalan fungsi proyek.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai Alat Transaksi
Menyusun HPS adalah tugas teknis-akademis yang paling krusial bagi seorang konsultan. HPS seharusnya mencerminkan harga pasar yang wajar ditambah dengan keuntungan dan pajak yang legal. Namun, di tangan “arsitek korupsi”, HPS diubah menjadi alat transaksi.
Modusnya adalah dengan melambungkan volume pekerjaan atau menggunakan satuan harga yang sudah “digelembungkan”. Kelebihan anggaran inilah yang nantinya akan didistribusikan sebagai kickback atau komitmen fee kepada berbagai pihak. Ironisnya, karena konsultan perencana memiliki latar belakang teknis, mereka sangat mahir menyembunyikan mark-up ini di dalam rincian teknis yang rumit, sehingga sulit dideteksi oleh orang awam atau auditor administratif. Mereka menggunakan keahlian mereka bukan untuk efisiensi negara, melainkan untuk menciptakan celah gelap yang bisa dikonversi menjadi rupiah ilegal.
Dampak Berantai: Proyek yang Lahir “Cacat”
Ketika konsultan perencana bermain mata dengan korupsi, dampaknya akan dirasakan sepanjang usia proyek tersebut. Proyek yang direncanakan dengan niat tidak jujur biasanya akan menghasilkan dokumen yang tidak akurat. Hal ini mengakibatkan banyaknya revisi desain di tengah jalan (change order), pembengkakan biaya yang tidak terduga, hingga kualitas fisik yang jauh di bawah standar karena anggaran sudah habis dipotong untuk “biaya koordinasi” di tingkat perencanaan.
Kegagalan bangunan atau mangkraknya sebuah proyek sering kali bukan karena kontraktor yang tidak becus, melainkan karena perencanaan yang sejak awal memang didesain bukan untuk diselesaikan, melainkan untuk “dicairkan”. Ini adalah pengkhianatan intelektual terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang profesional di bidang konstruksi dan pengadaan.
Langkah Solutif: Mensterilkan Hulu Pengadaan
Membersihkan dunia pengadaan harus dimulai dengan membenahi sektor konsultan perencana. Tidak ada gunanya memperbaiki sistem tender jika dokumen yang ditenderkan sudah rusak sejak dalam kandungan. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk mengembalikan marwah konsultan perencana:
- Verifikasi Tenaga Ahli yang Ketat: Sistem harus mampu memastikan bahwa personil yang menyusun dokumen perencanaan adalah orang yang sama dengan yang tercantum dalam kontrak. Audit lapangan secara acak oleh APIP terhadap konsultan saat masa perencanaan harus ditingkatkan.
- Transparansi Penyusunan HPS: Konsultan harus diwajibkan melampirkan minimal tiga data pembanding harga pasar yang sah dan bisa diverifikasi secara digital. Penggunaan Big Data dan AI untuk membandingkan harga antarinstansi bisa membantu mendeteksi adanya mark-up yang tidak wajar pada dokumen perencanaan.
- Tanggung Jawab Profesi yang Berkelanjutan: Perlu ada regulasi yang menuntut tanggung jawab konsultan perencana hingga proyek tersebut selesai dan dioperasikan. Jika ditemukan kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh kesalahan desain atau ketidakwajaran harga, konsultan perencana harus ikut bertanggung jawab secara hukum dan finansial, bukan hanya kontraktor.
- Blacklist Terintegrasi bagi Konsultan Nakal: Perusahaan konsultan yang terbukti mengunci spesifikasi atau terlibat kolusi harus masuk dalam daftar hitam yang terintegrasi secara nasional. Sertifikat keahlian (SKA) milik personil yang terlibat juga harus dicabut oleh asosiasi profesi.
- Perbaikan Standar Biaya Personil (Billing Rate): Kita juga harus jujur bahwa sebagian konsultan bermain “kotor” karena nilai kontrak perencanaan yang sering kali ditekan terlalu rendah oleh pemerintah. Pemerintah harus memberikan upah yang layak bagi intelektualitas para perencana agar mereka tidak lagi mencari “tambahan” dari pihak ketiga.
Penutup: Menggugat Nurani Sang Perencana
Menjadi konsultan perencana adalah tentang memegang kepercayaan. Di ujung pena mereka, nasib infrastruktur publik ditentukan. Apakah jalan itu akan bertahan sepuluh tahun atau hancur dalam satu kali musim hujan, sering kali ditentukan oleh kejujuran sang perencana saat menghitung komposisi material dan harga di atas meja kerjanya.
Kita butuh arsitek proyek yang bangga akan karya estetik dan fungsionalnya, bukan arsitek korupsi yang bangga akan kelihaiannya menyembunyikan angka. Digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog dan SPSE akan tetap memiliki celah jika hulunya—yakni perencanaan—masih dikelola dengan mentalitas pemburu rente.
Melalui procurement.id, kita suarakan kembali: Integritas seorang konsultan perencana adalah fondasi utama dari seluruh bangunan pengadaan Indonesia. Mari kita kembalikan kehormatan profesi ini. Jangan biarkan garis-garis desain yang indah di atas kertas menjadi garis-garis yang menuntun bangsa ini menuju kerugian. Karena pada akhirnya, sebuah gedung mungkin bisa berdiri megah, namun jika ia dibangun dari perencanaan yang korup, ia tetaplah sebuah monumen kegagalan moral.
Catatan Penulis: Esai ini adalah ajakan bagi para profesional konsultan dan pejabat pengadaan untuk lebih mawas diri terhadap proses di tingkat hulu. Perencanaan yang bersih adalah setengah dari kemenangan pengadaan yang kredibel.
